KARANGTEMPEL – Untuk menjadi negara maju, Indonesia masih kekurangan lulusan teknik. Padahal di negara maju, setiap satu juta penduduk rata-rata ada 500 orang lulusan teknik. Lulusan teknik yang dimaksud di antaranya teknik pangan, pertanian dan lainnya.
”Di Indonesia, dari satu juta penduduk, lulusan teknik kita hanya ada pada angka 165 orang saja. Jumlah ini masih kalah dengan negara tetangga kita Malaysia yang mencapai 300-an lulusan teknik per satu juta penduduknya. Di Korea, per satu juta penduduknya lulusan tekniknya lebih dari 500 orang. Inilah yang membuat negara tersebut cepat maju,” ujar Rektor Universitas PGRI Semarang, Muhdi, kemarin.
Selain lulusan teknik, kata dia, Indonesia juga membutuhkan lulusan-lulusan dari jurusan sains. Lulusan sains dan teknik sangat dibutuhkan untuk pembangunan bangsa di masa mendatang. ”Pembangunan tak bisa lepas dari teknik dan sains. Bagaimana pengembangan ketahanan pangannya, infrastrukturnya dan lain-lain,” tukasnya.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadikan jumlah lulusan teknik maupun sains di Indonesia masih minim. Di antaranya masih rendahnya minat masyarakat pada pendidikan teknik maupun sains. Terutama pada teknik pangan dan pertanian. ”Bisa kita lihat untuk perguruan tinggi negeri misalnya, di SNMPTN, jumlah yang memilih teknik kalah jauh dengan manajemen dan lainnya,” paparnya.
Untuk mendongkrak minat masyarakat di bidang teknik maupun sains, perlu langkah dari pemerintah. Di antaranya dengan edukasi yang diberikan. ”Pemerintah harus mengedukasi masyarakat. Sebab pemerintah butuh banyak lulusan teknik untuk membangun negara ini,” kata Muhdi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PGRI Jateng ini.
Terpisah, Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Prof DYP Sugiharto mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada bidang pembangunan, diperlukan peran serta perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan menelurkan lulusan-lulusan berkualitas. ”Sejak ada undang-undang otonomi kampus, PTN dan PTS memiliki otonomi penuh untuk mengelola Tri Dharmanya. Penggunan lulusan PT saat ini tidak memandang lagi dia lulusan PTN atau PTS. Tetapi yang dipandang adalah legal atau tidaknya lulusan tersebut,” bebernya.
Dia menambahkan, lulusan bisa dikatakan legal jika sudah memenuhi tiga komponen. Antara lain institusinya, yakni perguruan tingginya sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kemudian setiap program studinya juga harus terakreditasi, dan yang terakhir proses pembelajaran tiap semester dilaporkan ke pangkalan data nasional. ”Jadi semua data lulusan harus masuk PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) di Dikti (Dirjen Dikti),” terangnya. (mg1/ton/ce1)