Perkara Kepala Dinas ESDM Rembang Mulai Disidang


354


MANYARAN — Perkara dugaan korupsi dana proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) Kabupaten Rembang tahun 2011 dengan terdakwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang Agus Supriyanto mulai disidangkan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (3/6). Sidang yang kali pertama dilaksanakan tersebut beragendakan pembacaan dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang Renanda Bagus dalam dakwaannya mengungkapkan bahwa terdakwa dinilai telah terlibat melakukan korupsi dalam proyek senilai Rp 1,5 miliar tersebut. Sebagai kuasa pengguna anggaran, terdakwa menunjuk langsung sejumlah rekanan sebagai pelaksana proyek. Selain Agus, terdakwa lain dalam kasus ini adalah Abdul Muttaqin selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

”Berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terbukti ada keterlibatan terdakwa dalam kasus ini,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo.

Renanda membeberkan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah menyebutkan, kerugian proyek sebesar nilai anggarannya. Proyek peningkatan jalan sepanjang sekitar 6,9 kilometer antara Desa Wonokerto Kecamatan Sale, hingga Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan para pelaku usaha tambang. ”Proyek tersebut bukan menggunakan dari anggaran PPID,” imbuhnya.

Ditambahkan, atas proyek tersebut terdakwa diduga menerima uang sejumlah Rp 25 juta. Sebesar Rp 20 juta telah dinikmati terdakwa sedangkan sisanya diberikan kepada saksi-saksi termasuk Muttaqin yang menerima Rp 2 juta. ”Sistem pengerjaan tidak sesuai aturan. Terdakwa Agus sebagai pengguna anggaran tidak melaksanakan sesuai tanggung jawabnya,” tegas Renanda.

Atas perbuatannya, Agus didakwa dengan dua pasal korupsi. Yakni Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.

Menanggapi dakwaan jaksa, terdakwa bersama penasihat hukumnya Darmawan Budiarto menyatakan tidak memberikan nota pembelaan atau eksepsi. ”Langsung ke pemeriksaan saksi saja, Yang Mulia,” ungkapnya.

Lantaran JPU belum siap dengan menghadirkan saksi-saksi yang diminta, majelis hakim menunda persidangan hingga Kamis (12/6) depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (fai/ton/ce1)