Tak Perlu Meradang karena Jembatan Timbang (1)

27

DALAM Pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dapat dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu. Tindakan pungutan liar (pungli) di jembatan timbang tidak hanya akhir-akhir ini saja terjadi. Namun praktik tersebut sudah berlangsung lama tanpa ada solusi yang jelas. Mulai mencuat pada Minggu malam (27 April 2014), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah ketika melakukan sidak di jembatan timbang Subah (Kabupaten Batang) menemukan ada indikasi praktik pungli.
Sebelum ada sidak tersebut, masih terdapat sejumlah aparat keamanan turut membantu pengamanan di jembatan timbang. Tetapi sekarang menghilang entah ke mana. Selama ini juga ada sejumlah uang mengalir juga ke pihak oknum keamanan tersebut.
Akibat banyak kendaraan mobil barang muatan lebih yang ditilang (rata-rata 300 mobil barang per hari), petugas jembatan timbang mulai terancam jiwanya. Sopir mobil barang jika dikenakan tindak pelanggaran (tilang), mulai mengamuk, seperti menggebrak meja, memukul jendela, mengancam. Dapat dimaklumi, persediaan uang menipis dan harus menyisihkan lagi buat membayar tilang di sidang pengadilan. Sekarang di setiap jembatan timbang tidak tersedia petugas keamanan. Pasalnya, ada tidak anggaran untuk membayar honor mereka.

Persoalan bangsa

Sesungguhnya agar persoalan jembatan timbang dapat tuntas, jangan semua permasalahan kelebihan muatan yang merupakan permasalahan bangsa dibebankan pada Kadishubkominfo. Karena siapa pun Kadishubkominfo-nya pasti akan menemui masalah yang sama.
Terlalu kecil kewenangan seorang Kadishubkominfo untuk menyelesaikan masalah yang besar ini. Jembatan timbang sudah menjadi persoalan bangsa. Jika Gubernur Jateng mau lebih serius lagi, harus mau mengumpulkan para gubernur se-Pulau Jawa dan Bali ditambah dengan Menhub, Menteri PU, Mendagri, Menperin, Menperdag, Kepala Bappenas dan Kapolri. Kalau perlu masalah ini diangkat sampai tingkat Wakil Presiden, baru nantinya ada solusi dan kebijakan. Tidak perlu menanti Presiden baru terpilih.
Setiap tahun menguras sekitar Rp 1,2 triliun APBN untuk merawat jalan pantura Jawa. Belum lagi kerugian masyarakat dengan kerap terjadinya kecelakaan lalu lintas, ketersendatan dalam perjalanan, polusi udara meningkat. Saat ini penggunaan jalan darat terutama pantura Jawa untuk mengangkut barang sudah berlebihan, sangat tidak efisien.
Secara teori, perjalanan angkutan barang menggunakan moda truk maksimal untuk jarak kurang dari 500 kilometer (misalnya Jakarta-Semarang). Jika jarak tempuh lebih dari itu, dapat dipastikan barang yang dibawa melebihi batas tonase yang diizinkan. Karena jika tidak lebih, akan memengaruhi besaran harga satuan (unit cost) barang.

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here