Ormas dan DPRD Desak Tutup Galian

TEMANGGUNG — Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan jajaran DPRD Temanggung mendesak Pemkab setempat, secepatnya menutup galian pasir liar yang bertebaran di wilayah kabupaten tersebut.
Utamanya, di kawasan lereng gunung. Sebab, selama ini, korban akibat penambangan liar kerap berjatuhan. Jajaran Polres Temanggung telah berinisiatif menutup sejumlah galian C.
Ketua GP Ansor Temanggung, Yami Blumut, meminta Pemkab bersikap tegas, terkait maraknya penambangan galian C.
Yami menilai, pasca-banjir di Kecamatan Kledung dan longsornya tebing galian di Kecamatan Ngadirejo, seharusnya Pemkab langsung bertindak. Dua hal itu sudah bisa menjadi alasan agar Pemkab menutup upaya penambangan. ”Kami minta agar semua galian yang ada ditutup,” ucap pria yang juga komisioner KPU Temanggung itu.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser Temanggung, Muhajir. Banser, kata dia, telah melakukan penutupan secara swadaya bersama masyarakat Desa Kwadungan Gunung dan Desa Kruwisan pada 2011 lalu. Namun, karena tidak ada sikap tegas pemerintah, penggalian pasir tetap berlanjut.
”Kami minta ketegasan. Hukum pemilik lahan dan penggali, karena barang bukti juga sudah jelas.”
Terpisah, kalangan legislatif juga mendesak Pemkab untuk menutup penambangan galian C. Politisi PAN DPRD Temanggung, Erda Wachyudi, berharap Pemkab punya keberanian.
”Sebab (penambangan galian) itu membahayakan keberlangsungan lahan dan masa depan pertanian. Harus dihindari tindak penggalian liar, kalau perlu ditutup,” katanya.
Anggota DPRD lainnya, Umi Tsuwaibah, juga mengungkapkan hal serupa. Ia meminta agar Pemkab memberlakukan sistem zero tolerance bagi para penggali. Semua penggali dan pemilik lahan harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku, tanpa pengecualian. ”Sudah banyak dampak negatifnya dan harus segera ditutup, tanpa toleransi.”
Wakil Bupati Temanggung, Irawan Prasetyadi, mengklaim, pihaknya telah menutup sejumlah galian di wilayahnya.
Namun, kata dia, untuk mempertahankan agar tidak dilakukan penggalian susulan, perlu komitmen bersama. ”Komitmen antara pemilik lahan dan masyarakat sekitar untuk menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.”
Kapolres Temanggung AKBP Dwi Indra Maulana, melalui Kapolsek Ngadirejo AKP Marino mengatakan, pihaknya telah menutup enam titik lokasi galian.
Ia mengklaim, sebenarnya hal itu tanggung jawab satpol PP Pemkab. Sebab, sanksi atas tindakan tersebut, adalah pelanggaran Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW).
”Namun, karena tak ada tindakan, kami bersikap tegas menutup sendiri galian tersebut karena berpotensi membahayakan keselamatan, sudah ada korban meninggal dunia. Langkahnya, kita bisa jerat dengan pasal pengrusakan lingkungan.”
Seperti diberitakan koran ini, seorang penambang galian C di sebuah lahan milik warga, tak jauh dari lokasi penggalian Situs Liyangan, tewas tertimbun longsoran. Korban bernama Sutaryo, 56, warga Dusun Sengganen, RT 3 RW 4, Desa Campursari, Kecamatan Ngadirejo. (zah/isk/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here