Kejari Didesak Seret Tersangka Lain

80

”Pak yud komitmen kami, 11,5%. Nett 8% pak wali (295.770.000), pak yudi 3,5% (129.399.400), plus 25 jt. Panitya 150jt. Sabtu besok saya bawa 200jt dulu pak. Monggo pak yudi atur. Pak yudi sabtu ada waktu? Tks.”

SMS Perwakilan PT AIS
ke Kepala DPKAD Yudi Mardiana

Korupsi Aplikasi PBB
Online Kota Semarang

KALIBANTENG KULON — Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang didesak untuk membuka kembali penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi PBB online di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang 2011. Kasus tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat Pemkot Semarang. Desakan itu dilayangkan oleh Soegiyarto SH, penasihat hukum mantan Kepala Bidang Pajak dinas setempat, Liliek Purno Putranto, yang kini menjadi terpidana dalam kasus tersebut.
Ia mengaku tidak terima jika penyidikan kasus tersebut berhenti begitu saja. Pasalnya, kasus tersebut belum selesai. ”Belum lama ini kami telah mengirim surat ke kejaksaan. Kami mendesak supaya dilakukan penyidikan kembali. Pasalnya, masih ada pihak lain yang belum diseret,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (2/6).
Soegiyarto menjelaskan, kliennya yang pada saat itu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) tidak bekerja sendirian. Selain dia, kata Soegiyarto, ada pihak di atasnya yang juga turut bertanggung jawab. Yakni, Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana. ”Seharusnya dia juga ikut diseret sebagai tersangka. Karena bertindak sebagai pengguna barang,” katanya.
Desakan yang sama diungkapkan Koordinator Komite Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto. Ia menduga, adanya keterlibatan beberapa pejabat pemkot yang lain. ”Kami menilai ada pelaku lain dalam kasus ini. Kejaksaan seharusnya bisa mengembangkannya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Semarang, Arifin Arsyad, menyatakan, Kejari Semarang tidak mengembangkan penyelidikan kasus korupsi pengadaan aplikasi PBB online di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang karena tidak ada perintah pengadilan terkait hal itu. Meskipun dalam sidang terungkap adanya fakta-fakta keterlibatan orang lain, namun hal itu tidak semata menjadi dasar.
Seperti diketahui, kasus korupsi yang juga telah menyeret Direktur PT Adora Intregasi Solusi (AIS) Vendra Wasnury itu awalnya diselidiki oleh KPK. Dalam perkara ini, Liliek Purno Putranto dan Vendra Wasnury telah dijatuhi pidana dan kini mendekam di Lapas Kedungpane.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang beberapa waktu lalu, terungkap ada keterlibatan Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana. Aliran uang suap atas proyek yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 3,1 miliar itu diduga juga mengalir ke sejumlah pejabat Pemkot.
Hal itu terungkap dalam SMS pembagian fee yang disampaikan Liliek Purno Putranto saat sidang. Saksi Binawan Febrianto, koordinator bidang IT PBB di DPKAD mengaku, mencetak (print out) hasil SMS antara perwakilan pihak PT AIS dengan Liliek. SMS tersebut merupakan percakapan antara seorang perwakilan dari PT AIS bernama Lala dengan Yudi Mardiana.
Dalam SMS tersebut tertulis ”Pak yud komitmen kami, 11,5%. Nett 8% pak wali (295.770.000), pak yudi 3,5% (129.399.400), plus 25 jt. Panitya 150jt. Sabtu besok saya bawa 200jt dulu pak. Monggo pak yudi atur. Pak yudi sabtu ada waktu? Tks.” Dalam SMS balasannya, Yudi Mardiana mengaku akan mengaturnya. ”Oke terimakasih. Untuk panitia saya atur lagi karena harus mikirkan p wakil dan p sekda,”. (fai/aro/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here