Good Country Governance

97

TIDAK terasa tahun 2014 ini kita memasuki tahun politik, sebuah momentum di mana kepemimpinan nasional akan mengalami pergantian. Momentum politik ini bagi hampir semua pihak memiliki arti penting dan strategis, terutama dalam penentuan arah kebijakan pemerintah di masa mendatang.
Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir pencapaian yang ditorehkan oleh pemerintah yang berkuasa saat ini pada beberapa aspek policy making patut kita apresiasi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam regulasi untuk mewujudkan pola tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun patut disayangkan pada paro kedua masa pemerintahan pemerintah yang berkuasa saat ini, berbagai macam kasus penyimpangan (terutama korupsi dan penyalahgunaan wewenang) bermunculan di sana-sini. Padahal bila kita cermati lebih dalam, oknum-oknum yang terlibat pada berbagai penyimpangan tersebut pada awalnya adalah pribadi-pribadi yang selalu menyuarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan transparan.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa yang salah dengan regulasi yang ada saat ini? Penulis berpendapat, regulasi yang telah ada saat ini hampir sebagian besar telah mengarah pada pola pembentukan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun hal ini tidak dibarengi dengan perbaikan menyeluruh dari sistem mindset (moral dan tingkah laku) sumber daya manusia yang ada. Sehingga berakibat peraturan demi peraturan dibuat, namun bagi sebagian pihak justru mencari celah untuk dapat menelikung aturan-aturan yang ”merugikan” kepentingan pribadi mereka.
Pola perilaku seperti inilah yang nampaknya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru yang akan terpilih mendatang. Pemimpin yang baru mendatang harus mampu menakhodai sebuah ”kapal” yang bernama Bangsa Indonesia, menuju pelabuhan akhir yang bernama Indonesia yang unggul, berdaulat, berdikari dan bermartabat.
Bagi pembaca, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana cara merealisasikan harapan tersebut? serta bentuk kebijakan konkret apa yang harus ditempuh? Penulis tertarik dengan istilah yang sempat dilontarkan oleh salah seorang calon presiden yang hendak berkompetisi dalam Pemilihan Presiden RI 2014 ini. Sang calon sempat melontarkan pernyataan bahwa salah satu prioritas pada pemerintahannya mendatang (ketika terpilih) adalah melaksanakan ”Revolusi Mental” bagi Bangsa Indonesia. Penulis sangat sepakat dengan penggunaan istilah Revolusi Mental ini, mengingat ”penyakit utama” yang menjangkiti sebagian besar oknum pelaku tindak kejahatan korupsi adalah mental yang sakit. Mereka sudah tidak mampu berpikir sehat dengan cara berkompetisi secara sehat, bersikap ksatria dan patuh pada regulasi yang ada. Selain itu tahun ini genap 69 tahun Bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya, namun di usia yang sudah terbilang matang ini harus kita akui bersama bahwa bangsa kita belum mampu bersaing dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa di kawasan Asia, yang berusia jauh lebih muda dari kita. Untuk itulah istilah revolusi yang berarti perubahan secara cepat, sesuai untuk digunakan dalam konteks revolusi mental.
Kita berharap, siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin baru mendatang, mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Peran institusi pendidikan sebagai penjaga ”sektor hulu” sangat vital, institusi pendidikan harus mampu menghasilkan calon pemimpin yang unggul sekaligus memiliki hati nurani, sedangkan institusi pemerintahan sebagai motor penggerak roda pemerintahan dituntut pula untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, jujur dan akuntabel (good country governance). (*)