Anggaran Pakaian Dewan Rp 403 Juta

10

KENDAL—Pelantikan DPRD Kendal periode 2014-2019 dipastikan menyedot anggaran cukup tinggi. Salah satunya, untuk pengadaan seragam bagi 45 anggota legislatif yang mencapai Rp 403,601 juta.
Rinciannya Pakaian Seragam Harian (PSH) dua stel bagi 45 anggota dewan sebesar Rp 93,6 juta dan satu stel Pakaian Seragam Lengkap (PSL) Rp 187,875 juta. Selain itu satu stel Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp 60, 701 juta dan Pakain Seragam Resmi (PSR) Rp 61,425 juta.
“Saat ini masih kami susun dokumen rincian pakaian dan detil tipe dan jenis kain. Setelah itu, akan kami lalukan ukur pakaian terhadap 45 anggota dewan yang baru. Kemudian akan kami lelang,” ujar Nurdin Arisandi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan seragam tersebut.
Ia membeber, masing-masing dewan mendapatkan anggaran seragam Rp 7,484 juta. Detilnya, untuk jatah dua stel PSH Rp 1,04 juta per anggota dewan. Sedangkan untuk satu stel PSL Rp 4,175 juta, PSR Rp 1,365 juta dan PDH Rp 944,750 per anggota dewan.
“Pengadaan pakaian dinas DPRD ini menurutnya sudah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2010 tentang penyusunan tata tertib anggota dewan,” kata Nurdin.
Lebih mengejutkan lagi, pengadaan pakaian dinas DPRD ini menggunakan sistem pengadaan langsung. Yakni pengadaan barang langsung kepada Penyedia Barang, baik itu pedagang ataupun distributor tanpa melalui lelang. “Ya pengadaan langsung, tanpa melalui lelang,” tandasnya.
Padahal, anggaran di atas Rp 100 juta, semestinya wajib dilakukan lelang secara umum. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem pengadaan langsung kerap merugikan negara lantaran rawan terjadinya praktik korupsi kolusi dan nepotisme.
“Pakaian dinas DPRD ini sesuai rencana akan diadakan setiap tahun. Jadi, setiap tahun selalu ada pergantian pakain. Kecuali untuk PSL hanya sekali dalam satu periode,” ujar Kasubag Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kendal, Subagyo.
Kendati begitu, tingginya anggaran pakaian dinas tersebut mengherankan masyarakat. Adalah Edy Prayitno, 35, warga Kaliwungu. Menurutnya, fasilitas pakaian dinas DPRD tidak perlu diadakan semahal itu, hingga jutaan rupiah per satu stelnya. Hal itu dinilai telah menyakiti hati masyarakat. “DPRD bukan PNS yang membutuhkan seragam. Jadi tidak perlu pakaian seragam dinas,” ujarnya.
Ditegaskan, kenyataan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Kendal yang rata-rata golongan menengah ke bawah. Bahkan untuk pakaian baru, banyak warga yang hanya bisa membelinya setahun sekali dalam momentum Lebaran.
“Apalagi proyek pakaian dinas ini tidak dilelang, rawan terjadi korupsi. Bisa saja pakaian dinas DPRD ini hanya dimonopoli oleh satu perusahaan. Padahal harga pakaian tidak mencapai ratusan juta rupiah,” tandasnya. (bud/ida)

SHARE
Previous articlePPSM Ancam Boikot
Next articleTerancam Zona Degradasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here