Pegawai RSUD Gelar Aksi Tanda Tangan

SALATIGA—Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Salatiga menolak rencana Pemkot Salatiga mengambilalihpengelolaan tunjangan medical service (MS). Lantaran belum adanya kejelasan mengenai hak pegawai RSUD atas tunjangan tersebut.
Penolakan tersebut mencuat saat para pegawai RSUD Kota Salatiga mendapat informasi mengenai pengalihan pengelolaan tunjangan MS dari Kabid Bina Program RSUD Kota Salatiga, Jumiyati Zein dalam apel pagi, kemarin (27/5). Informasi tersebut langsung menuai protes para pegawai. Pasalnya tidak ada lagi kejelasan, apakah pegawai RSUD masih tetap menerima tunjangan MS atau tidak.
Karena khawatir tidak lagi menerima tunjangan tersebut atau dihapus, akhirnya para pegawai RSUD menggelar aksi pengumpulan tanda tangan menolak pengambilalihan pengelolaan tunjangan MS oleh Pemkot Salatiga.
“Walau informasi penghapusan tunjangan MS belum diketahui pasti kebenarannya, kami minta tunjangan MS tetap dikelola oleh manajamen RSUD dan tetap diberikan kepada pegawai,” tuntut salah seorang pegawai RSUD Kota Salatiga yang enggan disebutkan namanya.
Menurut dia, besaran nominal tunjangan yang diterima masing-masing pegawai setiap bulan tidak sama. Nilai nominal tunjangan MS yang diterima dihitung berdasarkan tindakan medical service yang dilakukan setiap pegawai.
“Jadi semakin banyak melakukan tindakan MS terhadap pasien, tunjangan yang diterima semakin banyak. Begitu sebaliknya. Tapi saya rata-rata setiap bulannya menerima tunjangan MS sebesar Rp 1 juta,” ujarnya.
Dia mengatakan, tunjangan MS biasanya diberikan kepada pegawai di atas tanggal 20-an. Namun untuk Mei ini, tunjangan MS belum diberikan. Ia mengaku tidak tahu persis apa alasannya, tunjangan MS belum juga diberikan kepada pegawai. Entah lantaran adanya kebijakan itu (pengambilalihan pengelolaan, red) atau memang belum diberikan. “Saya sangat berharap, tunjangan MS bisa segera diberikan karena itu sudah menjadi hak pegawai,” katanya.
Sementara itu, Direktur RSUD Kota Salatiga, Agus Sunaryo hingga berita ini diturunkan belum bisa dimintai konfirmasi. Ketika dihubungi melalui telepon genggamnya, sedang dalam kondisi tidak aktif.
Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Salatiga, Suniprat menilai, ada pihak tertentu yang menggerakkan aksi penolakan pengambilalihan pengelolaan tunjangan MS yang dilakukan para pegawai RSUD Kota Salatiga. Menurut dia, pengambilalihan pengelolaan tunjangan MS oleh Pemkot Salatiga tidak akan menghilangkan hak para pegawai. “Ini hanya masalah pengelolaan saja. Jika hak pegawai tidak dihilangkan, tidak ada masalah,” katanya. (sas/ida)