UNGARAN-Potensi pelanggaran dalam Pilihan Presiden (Pilpres) mendatang, berbeda dengan Pemilu Legislatif (Pileg). Pada Pileg potensi pelanggaran berupa money politics sangat tinggi, sedangkan pada Pilpres mendatang bentuk pelanggar lebih beragam. Antara lain kampanye hitam, mobilisasi birokrasi, keterlibatan kepala desa dan perangkat desa dalam kampanye.
“Sesuai aturan sanksi bagi kepala maupun perangkat desa yang terlibat pelanggaran dalam Pilpres dapat diberhentikan dari jabatannya,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto.
Menurutnya, keterlibatan kepala desa dan perangkat desa berpotensi timbulnya kerawanan sosial. Sebab kades atau perangkat desa adalah pemimpin yang langsung berada di tengah masyarakat. Sehingga ketika mereka terlibat dukung mendukung akan menimbulkan suasana yang tidak baik pada masyarakatnya.
“Untuk itu kepala desa dan perangkat desa harusnya netral tidak terlibat dalam kampanye. Dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas mengatur larangan tersebut. Selain itu, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada ketentuan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang terlibat kampanye pemilu,” kata Agus, Rabu (28/7) kemarin.
Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa jika nantinya ada kepala atau perangkat desa yang terbukti terlibat kampanye sanksinya dapat diberhentikan dari jabatannya. Untuk memproses masalah tersebut yang menjadi rujukan adalah UU No 42 tahun 2008 dan UU No 6 tahun 2014.
“Banyaknya pelanggaran dalam proses Pemilu tentunya menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan berpengaruh buruk terhadap kualitas Pemilu. Untuk itu kepada semua pihak agar benar-benar mematuhi semua larangan. Masyarakat dan pihak manapun semestinya bersama-sama berupaya mencegah terjadinya pelanggaran. Jika ada temuan pelanggaran segera dilaporkan kepada jajaran Pengawas Pemilu paling lama 3 hari sejak kejadian,” katanya.
Ditambahkan Agus, Pilpres akan dilaksanakan tanggal 9 Juli 2014 dan saat memasuki tahap pemutakhiran daftar pemilih yang dilaksanakan oleh KPU. Panwaslu sendiri telah berkoordinasi dengan seluruh jajarannya untuk melakukan pengawasan tahapan Pilpres. Tahapan selanjutnya adalah kampanye Pilpres yang akan dimulai tanggal 4 Juni sampai 5 Juli.
“Harapan kami agar sebelum memasuki masa kampanye daftar nama-nama tim atau pelaksana kampanye dari kedua pasangan calon sudah diserahkan ke KPU dan Panwaslu. Selain itu kami harap para pelaksana kampanye lebih mengedepankan cara kampanye simpatik sehingga suasana lebih kondusif,” ungkapnya. (tyo/ida)