Terburuk, Pelayanan Publik Kota Semarang

161

”Ini penilaian dari Ombudsman yang harus kita terima, dalam rangka peningkatan pelayanan Pemkot Semarang kepada masyarakat,” tegasnya.”

Wiwin Subiyono
Ketua DPRD Kota Semarang

Dewan Prihatin

BALAI KOTA — Lembaga Ombudsman RI telah merilis Kota Semarang sebagai kota terburuk di Jawa Tengah dalam pelayanan publik. Hampir 60 persen dari indikator pelayanan publiknya masuk zona merah. Hal itu mengundang keprihatinan DPRD Kota Semarang.
Pimpinan DPRD Kota Semarang menilai Kota Semarang sangat memerlukan sebuah peraturan daerah (perda) pelayanan publik. Sebab, sampai sekarang masih ada keluhan dan penilaian negatif dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemkot. Hal itu salah satunya karena tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas yang harus diatur dalam perda.
”Mestinya perlu Perda Pelayanan Publik, sehingga ada standar operasional prosedur pelayanan publik  itu seperti apa. Jangan sampai pelayanan publik tidak ada prosedurnya, atau suka-suka yang melayani, akan jadi persoalan di tengah jalan,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono, kemarin (28/5).
Wiwin menyayangkan, baru-baru ini ada sebuah lembaga yang masih menilai pelayanan publik di Kota Semarang buruk. Lembaga Ombudsman RI telah merilis Kota Semarang sebagai kota terburuk di Jawa Tengah dalam hal pelayanan publik. Hampir 60 persen dari indikator pelayanan publiknya masuk zona merah.
”Suatu predikat yang sangat mengejutkan dan sangat disayangkan. Tetapi, predikat itu patut dipercaya karena dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel,” ujarnya.
Penilaian itu diharapkan bisa menjadi cambuk bagi pemkot untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut dia, itu adalah sebuah kritik dan masukan, di mana semestinya pemkot bisa menyikapinya.
Dikatakan, predikat terburuk itu harus dijadikan momen bagi wali kota dan jajarannya sampai di tingkat paling bawah di kelurahan, untuk segera melakukan perubahan-perubahan positif terhadap pelayanan publik.
”Ini penilaian dari Ombudsman yang harus kita terima, dalam rangka peningkatan pelayanan Pemkot Semarang kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya akan mendukung dan pengawasi terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan pemkot kepada masyarakat. Standar operasional prosedur pelayanannya harus jelas. Misalnya, saat memberikan pelayanan perizinan, harus ada batasan waktunya, kapan keluarnya, dan persyaratan-persyaratannya seperti apa. Jangan sampai perizinan masuk, namun tak jelas kapan waktu selesainya.
Pemkot khususnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, kata dia, diharapkan segera mereformasi atau mengubah diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saat ini, pelayanan publik di tingkat kelurahan memang sudah cukup bagus. Tapi harus diakui masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan yang kurang bagus.
”Petugas datangnya kesiangan, dengan momen ini kami berharap pemkot segera melakukan perubahan-perubahan. Artinya, jam datang di kelurahan itu sebenarnya jam berapa? Apakah jam 07.00, 08.00, atau jam 09.00? Kemudian selesainya jam berapa, itu harus ada kejelasan,” tandasnya. 
Kepala Bagian Humas Pemkot Semarang Achyani mengatakan, pihaknya memang sudah mengetahui penilaian pelayanan publik Kota Semarang oleh Ombudsman RI tersebut. Menurutnya, apa pun hasilnya, itu adalah sebuah penilaian yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang kredibel. ”Itu adalah sebuah kritik dan masukan yang pasti akan disikapi pemkot dengan melakukan perbaikan-perbaikan,” katanya.
Dalam berbagai pertemuan dan kesempatan, katanya, wali kota selalu konsisten mengajak jajarannya untuk terus melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai akses juga terbuka untuk masukan terkait pelayanan, seperti lewat Twitter, pesan singkat, dan bahkan nomor HP pribadi wali kota juga terbuka untuk hal-hal pengaduan pelayanan semacam itu.
”Saya pikir, ini hal yang bisa melecutkan pemkot dan kami semua, untuk lebih menyempurnakan pelayanan yang kita berikan. Kalau ada yang kurang kita perbaiki, kalau ada yang belum sempurna kita sempurnakan. Memang beberapa hal mendasar yang disampaikan Ombudsman itu merupakan sesuatu yang harus kita sikapi. Dan wali kota dan semua SKPD khususnya, segera merespons dengan langkah yang terbaik,” terangnya.
Upaya-upaya perbaikan pelayanan selama ini, kata dia, sebenarnya juga sedang dan terus dilakukan. Baik menyangkut sarananya maupun standar pelayanannya. Meskipun, diakui, juga masih ada kekurangan di sana-sini.
”Ini sebuah proses yang akan mengarah kepada perbaikan. Kita sudah sepakat semuanya bahwa pelayanan harus kita kedepankan. Dengan cara-cara yang lebih responsif, lebih gampang, dan lebih jelas, sehingga masyarakat semakin merasakan manfaat dari pelayanan yang kita berikan,” bebernya. (zal/aro/ce1)

Tinggalkan Komentar: