Semarang yang Makin Gersang

15

MESKI terlahir dan besar sebagai orang Jawa Tengah, saya tidak benar–benar merasa sebagai wong Jawa Tengah. Setelah lulus dari SMA Negeri Boyolali, bisa dikatakan saya sudah meninggalkan Jawa Tengah karena kuliah di UGM Jogjakarta, lalu bekerja di Surabaya. Oleh kantor saya, Jawa Pos, saya pun lebih sering dikirim ke luar negeri, bahkan malah sempat menetap di negara lain, antara lain di Amerika Serikat (1988 – 1992) dan Inggris (1994 – 1998).
Saking seringnya menetap di luar negeri (terakhir di Bern, Switzerland 2010 – 2014), saya sambil guyon sering mengatakan bahwa saya lebih mengenal kota–kota besar dunia seperti Washington DC, London, Paris, Den Haag atau Bern, Zurich, Jenewa dan sebagainya dibandingkan Kota Semarang, yang merupakan ibu kota provinsi asal kelahiran saya.
Sejak beberapa tahun terakhir di DPR dan empat tahun tahun terakhir di Bern, saya memang tidak sempat melihat Kota Semarang. Kecuali numpang lewat di Bandara Ahmad Yani saja. Selebihnya, Kota Semarang sangat asing bagi saya. Apalagi ketika saya masih bertugas di Swiss, saya pernah mengirim surat ke Wali Kota Semarang (Desember 2011) bahwa saya akan berkunjung dengan membawa investor, ternyata surat saya itu baru dibalas 3 bulan kemudian ketika rencana kunjungan saya sudah lewat. Jadi, Semarang memang tidak akrab dengan saya. Oleh karenanya, Selasa lalu ketika saya ada waktu, sengaja saya melihat Kota Semarang. Saya berharap kota besar ini makin berjaya, aman, nyaman, dan indah, seperti tempat tinggal saya selama empat tahun terakhir di Switzerland.
Harapan tinggal harapan. Ternyata Semarang makin gersang dan merana, khususnya sejak saya berkunjung enam atau tujuh tahun yang lalu ketika saya masih di DPR. Semarang makin tidak aman, apalagi nyaman. Perhatian pertama saya tentu tertib lalu lintasnya. Makin kacau. Wali Kota Semarang semakin tidak mampu mengatur kota yang hanya berpenduduk kurang dari dua juta jiwa ini. Jelas bahwa Pak Wali Kota tidak seperti sejawatnya asal Solo, Jokowi, suka blusukan untuk mencari akar masalah kota yang dipimpinnya. Singkatnya, Semarang adalah kota yang sangat tidak diurus dengan baik
Bagi pengunjung luar kota seperti saya, yang pertama saya lihat adalah kesan kumuh ketika keluar dari Stasiun Tawang ataupun ketika berkunjung ke Terminal Terboyo di Kaligawe. PT KAI sudah berhasil memperbaiki fasilitas Stasiun Tawang, tapi sarana di luar stasiun adalah tanggung jawab pemkot. Yang segera kita rasakan adalah jalanan yang bopeng-bopeng dan bergelombang. Sangat tidak nyaman.
Ketika kita sampai di Terminal Terboyo, kita disambut kekumuhan terminal besar di Jawa Tengah. Tidak usah masuk ke toiletnya, tempat antre dan ruang tunggu penumpang sangat kotor, suram, gelap dan banyak bocor. Terboyo sangat tidak layak menjadi terminal utama. Saya mencoba cari informasi trayek bus, sangat sulit mendapatkannya. Dengan susah payah akhirnya saya dapatkan bus jurusan Solo yang akan saya naiki ke Boyolali.
Sudut lain Kota Semarang yang selama ini menjadi simbul bisnis kota itu, tapi kondisinya sangat memprihatinkan adalah Pasar Johar. Jika kita memasuki pasar ini, terlihat nyata bahwa pemkot tidak punya kepedulian kepada ”wong cilik,” para pedagang kecil yang merupakan mayoritas penghuninya. Mungkin karena Pasar Johar tidak kelihatan mentereng seperti Mal Ciputra atau mal-mal lain yang makin menyesakkan Kota Semarang.
Jadi, kepada siapa Pemkot Semarang berpihak? Kepada kaum kapitalis atau pedagang kecil yang merupakan mayoritas rakyat? Jika kita perhatikan dengan seksama, sangat jelas sekali bahwa belum ada keberpihakan nyata dari pemerintah terhadap rakyat miskin.
Di Switzerland, pemerintah tidak pernah membuat slogan politik ”pro wong cilik”. Tapi kebijakan politik Pemerintah Kota Bern misalnya sangat memihak rakyat kecil. Pertama, jam buka mal dibatasi hanya sampai jam enam sore pada hari kerja. Hari Sabtu hanya boleh sampai pukul lima sore, dan hari minggu mal-mal dilarang buka. Yang boleh buka sampai malam hanya restoran.
Larangan mal buka sebebas-bebasnya, begitu juga mart-mart yang banyak di kota-kota di Indonesia, bertujuan mengendalikan konsumerisme dan di waktu yang sama memberi kesempatan pedagang kecil untuk tetap hidup. Pemerintah Kota Bern mencegah dominasi konglomerasi jaringan supermarket raksasa menelan pedagang kecil. Oleh karenanya, meski Swiss dan Prancis berbatasan langsung, tetapi Carrefour tidak bisa hidup di Swiss.
Yang menarik, meski negara industri, pemerintah Kota Bern juga menaruh perhatian besar di bidang pertanian. Oleh karenanya, di Bern, yang merupakan ibu kota Swiss sebagian penduduknya hidup makmur dari pertanian. Di depan wisma Indonesia di Bern, terbentang luas lahan pertanian dan peternakan. Masih adakah sisa lahan pertanian di Kota Semarang?
Kalau sebagai warga Jawa Tengah ingin melihat Semarang yang tidak gersang, sebenarnya para pejabat pemkot tidak perlu jauh-jauh ke Swiss. Cukup ke Surabaya, tirulah apa yang dilakukan oleh Bu Risma, Wali Kota Surabaya. Surabaya jauh lebih besar dan kompleks daripada Semarang. Tetapi, karena Bu Risma memimpin dengan hati dan penuh cinta, Surabaya sekarang menjadi kota yang nyaman dan aman. Surabaya bisa menjadi teladan yang baik asal pejabat Pemkot Semarang dengan sungguh-sungguh ingin memperbaiki kotanya.
Tiga fokus saja: aman, nyaman dan bersih. Lalu, tatalah fasilitas publik dengan serius, khususnya Stasiun Tawang dan Terminal Terboyo. Universitas Diponegoro (Undip) banyak memiliki tenaga ahli tata kota dan lingkungan. Pemkot Semarang tidak perlu repot-repot studi banding ke mana pun dan mencari tim ahli ke mana-mana. Cukup hubungi Rektor Undip Prof Sudharto P. Hadi yang ahli lingkungan, kota akan segera bisa dibereskan.
Sayangnya, belum ada kesungguhan wali kota dan jajarannya untuk membikin Kota Semarang yang nyaman. Mudah-mudahan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sempat sidak ke Terboyo, Tawang dan Pasar Johar. Urusan kenyamanan Kota Semarang jauh lebih penting dari sekadar urusan jembatan timbang. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here