Sakit Jiwa Masuk DPS Pilpres

114

PLEBURAN — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menginventarisir ada 85.177 permasalahan terkait pemutakhiran data pemilih dalam pilpres 2014. Bawaslu masih menemukan orang yang meninggal dunia, sakit jiwa, dan anak-anak dalam daftar pemilih pilpres.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan, permasalahan terkait daftar pemilih pilpres antara lain mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih namun masih masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS). Mereka yang masuk kategori ini antara lain meninggal dunia ada 15.863 orang, sakit jiwa (212 orang), usia di bawah 17 tahun dan belum nikah (356 orang), pindah alamat (15.164 orang), TNI (93 orang), dan Polri (104 orang). ”Namun sebaliknya ada pemilih pemula yang sebenarnya memenuhi syarat namun belum masuk DPS. Di antaranya sudah berusia 17 tahun (20.345 orang), sudah menikah (3.624 orang), pensiunan TNI (142 orang), dan pensiunan Polri (71 orang),” katanya.
Selain beberapa permasalahan itu, Teguh menambahkan telah terjadi juga ribuan kesalahan penulisan data pemilih. Antara lain kesalahan penulisan nomor kartu keluarga (16.897), nomor induk kependudukan (3.523), nama (797), tempat tanggal lahir (579), status perkawinan (4.410), jenis kelamin (387) dan alamat (2.610). ”Jika kami total secara keseluruhan, permasalahan yang terkait dengan daftar pemilih hasil pemutakhiran adalah sebanyak 85.177, dan ini perlu kepedulian kita bersama untuk menyelesaikannya,” tandasnya.
Dia menambahkan masih banyaknya permasalahan ini bisa disebabkan belum maksimalnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam mencocokkan dan meneliti (coklit), minimnya sosialisasi yang dilakukan KPU Jateng, dan kurangnya kepedulian masyarakat, parpol pengusung bakal calon maupun beberapa pemangku kepentingan yang lain.
Dari jumlah 85.177 permasalahan tersebut Bawaslu Jateng mengidentifikasi ada 5 daerah penyumbangnya antara lain Kota Surakarta (7.650), Kabupaten Boyolali (6.043), Kabupaten Blora (6.042), Kabupaten Pati (5.528) dan Kabupaten Magelang (4.979). ”Data yang ada di tingkat provinsi telah kami koordinasikan dengan KPU Jateng pada Rakor Mutarlih beberapa hari yang lalu yang juga dihadiri semua pimpinan parpol, dan Kementerian Hukum dan HAM,” paparnya. (ric/ton/ce1)