ORI Menduga Ada Maladministrasi

102

UNGARAN– Tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng, melakukan penelitian lapangan terkait sengketa tanah keluarga Sumariyah dengan PT Cendratex. ORI menduga ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat HGB No 10/Pringapus milik PT Cendratex Indah Busana (CIB). Karena itu, ORI melakukan penelitian di lapangan untuk mengumpulkan data-data dari pihak terkait.
Kepala ORI Perwakilan Jateng, Achmad Zaid, mengatakan bahwa penelitian lapangan tesebut dilakukan setelah pihaknya mendapatkan surat laporan Nomor 0040/LM/IV/2014/Smg dari Sumariyah, 61, warga Kampung Sarowo RT 2 RW 3, Kelurahan Kalirejo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Penelitian yang dilakukan ORI meliputi menggali data dari Sumariyah serta menggali dokumen-dokumen yang ada. “Jadi kami menindaklanjuti laporan Ibu Sumariyah. Kami langsung turun lapangan untuk mengumpulkan data-data dengan pihak-pihak terkait,” ungkapnya kemarin.
ORI saat itu berencana menggali data di Kantor Pertanahan di Jalan Gatot Soebroto. Namun batal dilakukan, karena pimpinan institusi tersebut, Joko Suprapto, tidak ada di tempat. Dalam waktu dekat, ORI akan melakukan pengecekan di lokasi sengketa sekaligus mengumpulkan data dari pihak Cendratex.
“Tentunya, kami harus klarifikasi ke semua pihak termasuk Kantor Pertanahan dan Cendratex. Sebab diduga ada maladministrasi dalam penerbitan HM 370/Pringapus yang menjadi dasar penerbitan HGB Nomor 10/Pringapus. Kami ingin tahu proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut seperti apa,” katanya.
Setelah itu, imbuhnya, baru dikaji apa benar ada kelalaian atau kesalahan prosedur dalam proses pelayanan publik tersebut. Jika benar, maka Pertanahan harus memperbaiki kinerjanya sehingga kasus serupa tidak terulang lagi.
Anak Sumariyah, Bahrudin Fahrada saat mendampingi ibunya mengatakan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Semarang sudah memutuskan ada unsur pemalsuan dokumen dalam peralihan hak atas tanah peninggalan suami Sumariyah, Nasrudin ke PT CIB. Bahkan para pelaku pemalsuan sudah dihukum, tetapi Bahrudin menyayangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tetap tidak mau membatalkan sertifikat PT CIB.
“Sudah ada pertemuan dengan pihak Cendratex, namun tidak ada titik temu. Sampai sekarang Kantor Pertanahan tidak mau membatalkan HGB itu. Kalau memang tidak bisa dibatalkan, saya harap ada solusi yakni ganti rugi yang wajar. Sebab secara hukum tanah itu adalah milik keluarga kami,” ungkapnya.
Untuk diketahui, janda empat anak bernama Sumariyah, 60, warga Kampung Sarowo RT 2 RW 3, Kelurahan Kalirejo, Ungaran Timur Kabupaten Semarang 11 tahun memperjuangkan tanah yang menjadi hak milik keluarganya. Tanah seluas 11.050 meter persegi peninggalan suaminya, Nasrudin telah berganti kepemilikan dan sudah berdiri sebuah pabrik.
Awalnya tanah 11.050 meter persegi itu dibeli Nasrudin suaminya dari Masyhur Ashadi, mantan Kades Pringapus tahun 1989 seharga Rp 11 juta dengan bukti kwitansi tertanggal 17 Januari 1989. Selain itu, ada permohonan balik nama kepemilikan tanah dari suaminya yang dikuatkan Camat Klepu saat itu, M Sahli Suwidi, tertanggal 20 Januari 1989. Namun hingga Nasrudin meninggal dunia tahun 2003, permohonan ganti nama kepemilikan tanah belum ada tanggapan dari Agraria.
Anehnya lahan yang masih atas nama pemilik awal dan terdaftar di Petuk D huruf C Desa nomor 941 persil nomor 8.a Kelas II/S sudah didirikan bangunan pabrik konveksi. Ternyata pabrik membeli dari Samsudin, rekan kerja Nasrudin yang tinggal di Bodean RT 4 RW 11, Klepu, Pringapus, seharga Rp 567.490.000 pada tahun 2001. Padahal, Samsudin itu hanya sebagai penyewa tanah milik Nasrudin dengan harga sewa sekitar Rp 13 juta untuk 13 tahun. Samsudin kemudian divonis bersalah karena melakukan penipuan oleh PN Semarang. (tyo/ida)