Parsidi, Anggota DPRD Demak Terpilih dari PKB

PARSIDI adalah anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Demak yang kini terpilih kembali menjadi anggota dewan untuk kali kedua periode 2014-2019. Pria kelahiran Demak, 12 September 1978 ini berhasil meraup suara 4.881 di daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Mranggen dan Karangawen.
Suami Sri Kuncoro Kurniawati ini sejak awal optimistis bisa memenangi pertarungan dalam pileg di dapil tersebut. Karena itu, ia pun siap melanjutkan perjuangannya selama ini dalam membangun wilayah yang menjadi basis konstituennya itu. Di antaranya, mendorong pemerintah setempat untuk percepatan dalam membangun daerah, utamanya di Karangawen dan Mranggen. Sebab, infrastruktur jalan  dengan betonisasi masih belum tuntas. Pun, di bidang pertanian. Petani masih mengeluhkan jaringan irigasi yang kurang maksimal.
”Soal irigasi ini ke depan harus lebih baik lagi,” kata ayah dari Naharir Fasa Bilqis, Rizqi Aqil Tamma dan Faza Aqila ini.
Di wilayahnya, areal pertanian banyak yang ditanami jagung, tembakau dan padi. Untuk itu, butuh jaringan irigasi secara sistemik agar pengairan lebih merata. Untuk masalah kebutuhan air, para petani masih banyak yang mengandalkan air tadah hujan sehingga hasil pertanian tidak maksimal.
”Bendungan Bengkah, Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen seharusnya bisa difungsikan lebih baik lagi untuk menunjang pertanian di kawasan tersebut,” kata Parsidi yang berdomisili di Desa Sidorejo, Karangawen ini.
Dia menambahkan, di kawasan Karangawen dan Mranggen dibutuhkan banyak embung penampung air saat kemarau. Adanya embung itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat petani. Parsidi mengatakan, program lainnya yang perlu digalakkan adalah pemberdayaan kelompok tani.
”Sekarang ini, petani yang tampak berdaya masih terkesan perorangan saja. Padahal, mereka punya kelompok tani. Karena itu, anggota kelompok tani harus diberdayakan semuanya. Dengan demikian, petani bisa lebih kuat dan lebih sejahtera,” ujar dia.
Sebagai anggota DPRD Demak, Parsidi juga akan memprioritaskan berjuang di bidang pendidikan agama baik formal maupun nonformal. Selama ini, kata dia, Madrasah Diniyyah (Madin), Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Raudlatul Athfal (RA) dan Pondok Pesantren (Ponpes) masih dikelola ala kadarnya. Mestinya, lembaga pendidikan nonformal itu bisa dikelola secara profesional, sehingga bisa seimbang dengan pendidikan formal lainnya.
Menurutnya, pendataan Madin dan TPQ masih mengacu Kementerian Agama (Kemenag) pusat. Karena itu, Madin dan TPQ perlu diperjuangkan agar bisa setara dengan pendidikan formal seperti lembaga di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Termasuk, di antaranya soal pagu atau alokasi anggaran operasional sekolah. Sebab, sejauh ini untuk operasional masih kurang diperhatikan pemerintah pusat. Bahkan, kesejahteraan guru Madin dan TPQ juga masih minim. ”Padahal, sekolah tingkat Madin dan TPQ ini berperan penting dalam mencetak karakter dan kepribadian siswa yang berakhlakul karimah,” katanya. (hib/aro/ce1)