KY Usut Dugaan Pelanggaran Etika Hakim

147

Vonis Bebas Penjambret

MIROTO — Komisi Yudisial (KY) penghubung Wilayah Jawa Tengah memenuhi janjinya meneliti dugaan pelanggaran etika majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang memvonis bebas dua terdakwa penjambretan di Jalan Dr Wahidin Semarang. Rabu (28/5) ini, mereka akan mengirim berkas laporan pengaduan tersebut kepada Komisi Yudisial (KY) Pusat. Seluruh syarat yang dibutuhkan seperti salinan putusan dan berita acara persidangan sudah lengkap akhir pekan lalu.
Salah satu anggota KY Penghubung Jateng Muhamad Farhan mengatakan, beberapa waktu lalu pihak keluarga korban Rita Margiyati telah berkonsultasi dengan KY Jateng. Mereka juga telah membuat laporan tertulis lengkap dengan salinan putusan dan berita acara persidangan. ”’Minggu lalu sebenarnya sudah lengkap tetapi perlu diverifikasi dan dianalisa sebelum besok (hari ini, Red) dikirimkan ke Jakarta,” ujarnya, Selasa (27/5).
Disinggung mengenai kapan temuan akan diinformasikan mengenai kesimpulan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Farhan mengaku belum bisa memastikan. ”Masih belum tahu sampai kapan karena di sana masih dipanelkan lagi apakah ada pelanggaran atau tidak,” imbuhnya.
Seperti diketahui, pada persidangan yang digelar di PN Semarang 23 April 2014 lalu, Majelis Hakim yang diketuai Abdul Rauf memutus bebas dua terdakwa Boma Indarto, 26 dan Kuat Suko Setyono, 25. Majelis hakim menilai, dakwaan yang ditimpakan kepada kedua terdakwa tidak terpenuhi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan, tidak dapat mengarah kepada keterlibatan pelaku.
Putusan tersebut berbanding terbalik dengan tuntutan JPU dari Kejari Semarang Adiana Windawati yang menuntut dua terdakwa dengan pidana penjara 18 tahun. Jaksa berpendapat dua terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih hingga mengakibatkan korban atas nama Rita Margiyati meninggal dunia.
Putusan itu menyulut emosi keluarga korban. Pada 28 April 2014 mereka melakukan aksi menuntut keadilan dengan menggeruduk kantor Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Hingga akhirnya mereka dipersilakan untuk melaporkan kepada KY jika memang terbukti ada pelanggaran disertai bukti yang kuat dan sah melanggar ketentuan. (fai/ton/ce1)