Kasus Pelecehan Anak Perempuan Tinggi

136

DEMAK-Kasus pelecehan seksual anak perempuan di wilayah Jawa Tengah tergolong tinggi. Tren ini terus naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang ada, pelecehan seksual ada 6 kasus dengan 9 korban dan 7 orang pelaku. Kemudian kasus perdagangan anak perempuan tercatat ada 21 kasus dengan 23 korban dan 21 pelaku. Sedangkan, kasus perkosaan anak perempuan mencapai 77 kasus dengan 97 korban serta 97 pelaku.
Lokasi kejadian rata-rata di ruang privat 76,96 persen dan di ruang publik 23,04 persen. Ruang privat atau domestik bisa terjadi di rumah, hotel, kos maupun asrama. Sementara, ruang publik terjadi di kereta, bus, terminal, sekolah, kampus perguruan tinggi, pondok pesantren, gedung kosong maupun kebun atau areal persawahan.
Demikian disampaikan Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusian (LRC-KJHAM), Fahrurozi di sela sosialisasi kekerasan pada anak oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak di ruang Bina Praja, Pendopo, kemarin. 
Fahrurozi mengungkapkan, kekerasan seksual pada korban membawa dampak sosial maupun psikologis. Di antaranya, korban bisa meninggal, cedera fisik, hamil dan memiliki anak diluar nikah, terkena HIV/AIDs, trauma, stress, diusir dari lingkungan tempat tinggal, dikeluarkan dari sekolah, tidak diakui sebagai anak, dinikahkan secara paksa, perkawinan pada anak dan lainnya.
“Kalau kejadiannya menimpa pelajar, maka respon umum pihak sekolah adalah berusaha menutupi. Karena dianggap aib dan mencemarkan nama baik sekolah. Jika hamil, dikeluarkan dari sekolah, karena dianggap bisa menganggu proses belajar mengajar. Bahkan, korban juga disalahkan dan tidak dilindungi haknya,” ujar dia.
Dampak lebih luas lagi bagi korban kekerasan seksual pada anak yaitu, eksploitasi ekonomi, putus sekolah, penelantaran maupun bisa menjadi korban trafficking. 
Dia menambahkan, banyak faktor yang mendorong terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut. Di antaranya, pernah menjadi korban kekerasan ketika usia anak, menyaksikan kekerasan dalam keluarga saat masih anak sehingga bisa menjadi contoh. Selain itu, faktor penggunaan alkohol dan narkoba. “Hubungan keluarga juga ikut menentukan,” katanya.
Menurut Fahrurozi, ada hambatan struktural dalam penanganan kasus seksual ini. Selain tidak ada peradilan khusus atau terpadu juga tidak adanya instrument khusus bagi polisi, jaksa, serta hakim untuk menjamin dan melindungi hak asasi korban selama pemeriksaan. “Kami juga melihat pemeriksaan di kepolisian dan di pengadilan yang berpotensi melahirkan kekerasan, trauma dan diskriminasi baru pada korban,” ujarnya. (hib/ida)