Kasek Batalkan Pungutan Rp 125 Ribu

26

KENDAL—Kepala SD N 1 Kebonharjo, Patebon, Anas Ma’ruf menyatakan keberatan jika sekolahnya dinilai melakukan pungutan liar (pungli) untuk pelepasan kelulusan siswa. Pasalnya, penarikan dana sebesar Rp 125 ribu adalah hasil rapat antara orang tua siswa, komite sekolah dan pihak sekolah.
Dana Rp 125 tersebut rinciannya, Rp 25 untuk biaya perpisahan dan Rp 100 untuk pembelian alat rebana. “Jadi bukan pungli, karena tidak mungkin sekolah mengeluarkan biaya yang tidak terserap dalam dana BOS,” tandas kepala sekolah (Kasek).
Sedangkan sesuai aturan Pasal 9 Permendikbud nomor 44 tahun 2012 sekolah satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dilarang menarik pungutan dari orang tua siswa baik dalam bentuk apapun baik uang maupun barang.
Selain itu, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti juga sudah memberikan surat edaran kepada sekolah agar tidak menarik pungutan apapun. “Larangan bupati itukan baru, sedangkan rencana ini sudah kami lakukan lama. Jadi tidak bisa kami membatalkannya begitu saja,” tandas Anas.
Mengetahui hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kendal, Muryono langsung memanggil Anas ke ruang kerjanya. Kepala Dinas memerintahkan agar SDN 1 Kebonharjo membatalkan pembebanan biaya Rp 125 kepada orang tua siswa.
“Tidak hanya kepada SD N 1 Kebonharjo larangan ini. Tapi juga kepada sekolah-sekolah lain. Apalagi ini menjelang kelulusan SD dan SMP, maka kami akan membuat surat edaran larangan penarikan biaya kepada orang tua siswa,” tuturnya didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Joko Supratikno.
Menurutnya, kelulusan tidak perlu dilakukan secara mewah. Mengingat wajib belajar siswa tidak hanya SD 6 tahun, tapi 12 yakni hingga SMA. Jadi masih harus siswa masih harus mendaftar lagi.  
Sedangkan untuk konsumsi, menurutnya tidak harus memungut biaya dari orang tua siswa. Cukup siswa diberikan anjuran untuk membawa makanan dari rumah. “Sedangkan untuk pembelian alat musik rebana, sekolah bisa mengajukan ke Direktorat Jendaral Kesenian dan Kebudayaan Kemendikbud,” tandasnnya.
Muryono menandaskan jika penarikan ini dibiarkan, bisa menjadi tren setiap tahunnya sekolah-sekolah melaksanakan wisuda yang membebankan biaya yang tidak sedikit kepada orang tua siswa.
Sedangkan orang tua yang sudah membayar, Muryono memerintahkan agar sekolah mengembalikan kepada orang tua siswa. “Pelepasan siswa yang sederhana akan kami jadikan tren, sehingga bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Patebon, Darsiyanto mengatakan akan menindaklanjuti dengan memerintahkan seluruh sekolah di Patebon agar tidak melakukan penarikan. “Terkait biaya sumbangan orang tua siswa, agar dikembalikan saja,” timpalnya. (bud/ida)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here