Biaya Pembongkaran 87 Bangunan Jadi Masalah

110

BALAI KOTA — Pemkot Semarang segera menyelesaikan sejumlah persyaratan administrasi yang masih menjadi kendala pembangunan Polder Banger sebelum tanggal 3 Juni 2014. Setelah itu akan dilakukan adendum atau perjanjian ulang kerja sama antara pemkot dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) selaku pemilik aset lahan yang akan dijadikan Polder Banger.
”Hasil kesepakatan dengan Pak Gubernur atas banjir di wilayah timur, salah satu jalannya kita harus selesaikan sistem Banger. Selain penutupan muara dan pengaktifan mesin pompa, yang harus segera diselesaikan adalah pembuatan Polder Banger. Saat ini, kita masih dalam tahap penyelesaian administrasinya,” terang Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, kemarin.
Menurut wali kota yang akrab disapa Hendi ini, pemkot menargetkan penyelesaian administrasi pembangunan polder sebelum 3 Juni. Selain persyaratan administrasi, masalah penggusuran permukiman warga yang menempati lahan PT KAI juga masih menjadi kendala.
”Kewajiban kita menyediakan lahan, hanya sekarang di lahan itu ada permukiman liar. Kalau pemkot memberi tali asih kepada warga yang menempati permukiman itu sangat keliru. Jadi, solusinya kami minta tolong kepada PT KAI untuk menyelesaikan bangunan liar yang ada di lahan mereka,” katanya.
Setelah semuanya selesai, lanjut Hendi, maka akan dilakukan adendum atau perjanjian kerja sama ulang dengan PT KAI. Hasil MoU akan dilaporkan ke pemerintah pusat, sehingga pihak pusat akan membuat lelang atas pembangunan Polder Banger.
”Kalau tidak ada halangan, sekitar pertengahan September proyek ini sudah berjalan semua. Gambarannya jika waktu pengerjaan proyek satu tahun, berarti akan selesai tahun 2015,” tandasnya.
”Kalau ini (Polder Banger) selesai, maka persoalan banjir dan rob di sebagian besar wilayah timur akan teratasi,” imbuh Hendi.
Sementara itu, pengukuran ulang lahan PT KAI untuk memastikan jumlah permukiman liar yang ada di atas lahan proyek Polder Banger sudah dilakukan. Hasilnya, ada sekitar 87 bangunan yang dianggap mengganggu pembangunan polder. ”Kemarin sudah diukur ulang, kurang lebih ada 87 bangunan di atas lahan sekitar 9 hektare yang rencananya akan dibangun Polder Banger. Setelah pengukuran itu kita akan rapatkan lagi bersama pemkot,” terang Manajer Aset PT KAI Daop IV Semarang Eman Sulaiman kepada Radar Semarang, kemarin.
Disinggung rencana adendum, Eman mengaku belum bisa berkomentar. Pihaknya masih menunggu hasil musyawarah internal maupun saat bersama pemkot nanti. Namun pihaknya berharap ada adendum. ”Harus adendum lah. Tapi nanti kita lihat hasil musyawarahnya seperti apa. Karena ini kita masih rekap data. Kita juga masih menunggu kesiapan pemkot untuk menggelar rapat lagi. Prinsipnya kita sudah siap,” katanya.
Menurutnya, permasalahan yang harus segera dipecahkan adalah penertiban bangunan liar yang ada di atas lahan proyek. Jika pembongkaran diserahkan kepada PT KAI, maka pihaknya mempertanyakan biaya penggusuran tersebut. Pasalahnya, dalam perjanjian sewa yang dilakukan pada 2011 lalu, kondisi lahan masih kosong.
”Untuk membongkar bangunan itu butuh biaya, lha ini nanti yang membiayai siapa? Dulu saat perjanjian sewa dengan pemkot lahan itu kosong, setelah dua tahun kok ada rumah. Apalagi itu (bangunan permukiman) bukan aset PT KAI. Jadi, masalah pembongkaran ini masih akan kita rapatkan dengan pemkot,” tandasnya.
Seperti diketahui, pada 2011 silam pemkot menyewa lahan milik PT Kai seluas 139 ribu meter persegi, dengan nilai sewa Rp 308 juta per lima tahun. Pihak PT KAI sendiri dalam rapat sebelumnya menyatakan jika pembongkaran permukiman diserahkan kepada PT KAI, biaya sewa yang ideal sekitar Rp 700 juta-Rp 800 juta. (zal/aro/ce1)

Tinggalkan Komentar: