Bantah Adanya Penolakan, RSUD Klarifikasi

112

SALATIGA—Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Salatiga membantah adanya penolakan pengalihan pengelolaan tunjangan medical service (MS) bagi karyawannya. Persoalan tertundanya pembagian MS disebabkan peralihan dasar hukum untuk pembagiannya dari SK direktur menjadi Peraturan Wali Kota Salatiga.
Hal itu diungkapkan Sekretaris RSUD Sudaryono saat menemui wartawan, kemarin siang. “Ada kesalahan informasi. Tidak ada pengambilalihan pengelolaan MS. Yang ada adalah perubahan dasar hukum pembagian MS dari SK direktur menjadi Perwali,” terang Sudaryono.
Menurutnya, saat ini kondisi RSUD sudah kondusif dan seluruh karyawan sudah memahaminya. Perubahan dasar itu dikarenakan arahan dari BPK saat melakukan pemeriksaan. Dan itu memang diperbolehkan, karena MS adalah hak setiap pegawai dan pasti akan diberikan. Hanya saja untuk bulan Mei memang masih menunggu selesainya Perwali sehingga bisa segera dicairkan dananya.
“Kami memang berharap secepatnya, semoga akhir bulan ini semua sudah bisa menerima. Sesuai dengan anjuran BPK, kami masih bisa menggunakan payung hukum yang lama sampai dengan terbitnya Perwali,” imbuh Sudaryono.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pegawai RSUD Kota Salatiga menolak rencana pengambilalihan pengeloaan tunjangan MS oleh Pemkot Salatiga. Penolakan itu didasari hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai hak mereka atas tunjangan tersebut.
Berdasaran keterangan yang berhasil menyebutkan, penolakan ini mencuat saat para pegawai RSUD Kota Salatiga mendapatkan informasi mengenai pengalihan pengelolaan tunjangan MS. Informasi tersebut langsung menuai protes dari para pegawai, pasalnya tidak ada lagi kejelasan apakah mereka masih tetap menerima tunjangan MS atau tidak.
Para pegawai khawatir jika tunjangan MS dikelola Pemkot Salatiga, mereka tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Akhirnya mereka menggelar aksi pengumpulan tanda tangan untuk menolak pengambilalihan pengelolaan tunjangan MS oleh Pemkot Salatiga. “Walau informasi penghapusan tunjangan MS belum diketahui pasti kebenarannya, kami minta tunjangan MS tetap dikelola oleh manajamen RSUD dan tetap diberikan kepada pegawai,” tutur salah seorang pegawai RSUD Kota Salatiga yang enggan disebutkan namanya. (sas/ida)