Aset Tanah Perlu Validasi

147

GUBERNURAN — Pemerintah Provinsi Jateng menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dengan paragraf penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2013.
LHP tersebut diserahkan oleh Auditor Utama V BPK RI Bambang Pamungkas kepada Plt Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jateng di Gedung Berlian Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (28/5).
Bambang Pamungkas mengatakan, hal-hal yang menjadi penekanan dalam paragraf penjelasan adalah aset tanah, jalan, dan tanah irigasi yang bukti kepemilikannya atas nama pemerintah pusat masih perlu divalidasi untuk menyakini keberadaan serta hak penguasaannya.
”Pemprov Jateng juga belum menetapkan kebijakan akuntansi penyusutan atas peralatan dan mesin selain alat angkutan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset lain-lain,” katanya didampingi Kepala Perwakilan BPK RI Jateng Ignasius Bambang Adiputranta.
Lebih lanjut dia mengingatkan kepada Pemprov Jateng agar mempersiapkan diri untuk menyampaikan laporan keuangan berbasis aktual yang tidak saja menyajikan aspek informasi keuangan yang lebih komprehensif, melainkan juga lebih kompleks sehingga membutuhkan kompetensi serta konsentrasi yang lebih tinggi dalam pengerjaannya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui bahwa berbagai permasalahan mengenai aset muncul sejak penerapan otonomi daerah dan itu menjadi catatan BPK sejak dulu. Aset inilah yang sekarang diteliti status kepemilikan yang jelas. ”Pemprov Jateng juga melakukan pendalaman pada beberapa dinas yang mengelola aset,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Jateng Jayus menyatakan bahwa opini yang diberikan BPK RI adalah opini yang paling tinggi. Namun karena masih adanya catatan, tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Jateng untuk memperbaikinya. (saf/jpnn/ton/ce1)