Tak Patok Target PAD Jembatan Timbang

14

”Perda yang kita miliki mempunyai spirit mengontrol (kelebihan muatan), namun teman dewan jangan lagi menargetkan pendapatan daerah dari situ (jembatan timbang).”

Ganjar Pranowo
Gubernur Jateng

GUBERNURAN — Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengisyaratkan pemprov tidak akan lagi mematok target pendapatan asli daerah (PAD) dari jembatan timbang (JT). Dia juga menduga setoran dari pungutan liar (pungli) di JT menyebar ke mana-mana. Pemprov sendiri telah mengirimkan tim ke Surabaya, Jatim untuk belajar pengelolaan JT di sana.
Ganjar mengakui, sistem yang diterapkan di JT selama ini memang tidak pas. ”Perda yang kita miliki mempunyai spirit mengontrol (kelebihan muatan), namun teman dewan jangan lagi menargetkan pendapatan daerah dari situ,” ungkapnya saat memberi sambutan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan pemprov dan kabupaten/kota se-Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Senin (26/5).
Karenanya, menurut Ganjar, aturan tentang JT tetap diterapkan apa adanya, tanpa memikirkan target pendapatan daerah. ”Mau berapa yang ditilang, ya dicatat saja,” imbuhnya.
Meski begitu dia menyadari kuantitas kendaraan berat yang masuk ke JT tidak sebanding dengan sarana yang memadai. Karenanya, dia berharap ada peraturan pemerintah (PP) yang bisa mengatur masalah kelebihan muatan angkutan berat secara nasional.
”PP sudah di meja presiden, harapannya ketentuan ini diatur secara nasional,” katanya dalam acara yang dihadiri Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedie A Rachim, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, serta Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana.
Dia mengungkapkan, pungli di JT sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, sehingga uang pungli bisa dibagi ke mana pun, dan disetor ke siapa pun. Hal tersebut juga dipicu insentif petugas JT yang relatif kecil. Insentif petugas JT hanya Rp 50 ribu per hari, sedangkan dari pungli, seorang petugas bisa mendapatkan Rp 300 ribu per hari.
Pemprov sendiri sudah mengirimkan tim dari Biro Organisasi Kepegawaian (Orpeg) ke Surabaya untuk belajar pengelolaan JT di sana. ”Kita lihat pengalaman di Surabaya, dan kita tidak malu belajar ke sana,” katanya.
Dia menambahkan, dengan melakukan MoU bersama para kepala daerah, perbaikan sistem pelayanan bisa dilakukan. Dia berharap inovasi yang dikembangkan kepala daerah dalam melakukan pelayanan bisa dijadikan sharing bagi perbaikan sistem.
Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengatakan, pelayanan publik yang buruk menjadi salah satu kondisi birokrasi di Indonesia. Selain itu, birokrasi masih lekat dengan budaya kinerja yang belum terbangun, organisasi gemuk, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, serta SDM aparatur yang tidak kompeten. (ric/aro/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here