SMAN 1 Tengaran Tarik Rp 250 Ribu

142

“Pungutan itu alasannya untuk membeli sound system. Saya sudah konfirmasi ke Dinas Pendidikan, dan katanya sudah diperingatkan. Tetapi kok masih tetap dilakukan.”

The Hok Hiong
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang

Biaya Ambil SKHU dan Beli Sound System

UNGARAN–Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) di SMA Negeri 1 Tengaran diduga diperdagangkan. Informasinya, siswa yang membutuhkan SKHU ditarik biaya Rp 250 ribu. Alasan dilakukan pungutan itu, untuk membeli sound system. Keluhan tersebut disampaikan para wali murid kepada DPRD Kabupaten Semarang.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang yang membidangi Pendidikan, The Hok Hiong mengatakan, pihaknya mendapatkan keluhan dari wali murid yang merasa keberatan atas pungutan Rp 250 ribu per siswa yang dilakukan ketika akan mengambil SKHU di SMA Negeri 1 Tengaran. Setelah ada pengaduan tersebut, The Hok melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang. Ternyata pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan peringatan pada pihak sekolah.
“Pungutan itu alasannya untuk membeli sound system. Saya sudah konfirmasi ke Dinas Pendidikan, dan katanya sudah diperingatkan. Tetapi kok masih tetap dilakukan,” tutur The Hok kepada Radar Semarang, Minggu (25/5) kemarin.
Lebih lanjut The Hok menilai, pungutan Rp 250 ribu per siswa saat akan mengambil SKHU sama saja dengan memperdagangkan SKHU. Padahal SKHU dan ijazah itu adalah hak siswa. Pungutan tersebut, menurut The Hok, jelas-jelas melanggar aturan dan memberatkan masyarakat. Bahkan The Hok meminta agar kepala sekolah yang kedapatan melakukan pungutan dipecat.
“Hal-hal seperti ini sering kali terjadi, contohnya pakaian sekolah dan pungutan saat ambil SKHU. Ini sama saja pemerasan, sebab kalau tidak bayar tidak dapat SKHU. Undang-undang dan peraturan pemerintahnya sudah jelas melarang adanya pungutan. Tetapi malah dilakukan dan dijadikan komoditas. Ini karena pelakunya tidak dihukum, jadi semua berani melakukan dan diulang-ulang. Saya minta kepala sekolahnya dipecat saja, agar menjadi pembelajaran, sehingga tidak ada lagi yang berani melakukan hal itu,” ujarnya.
Kepala SMA Negeri 1 Tengaran, Broto, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya rencana membeli sound system. Namun pembelian akan dilakukan jika ada dana yang diperoleh dari sumbangan sukarela wali murid. Broto mengelak adanya pungutan seperti yang dituduhkan wali murid. Menurut Broto, tidak benar jika di sekolah yang dipimpinnya itu menarik pungutan kepada para siswa yang akan mengambil SKHU.
“Dalam rapat pembagian pengumuman (hasil unas lalu) memang disebutkan adanya syukuran (dengan membeli sound system). Tetapi, tidak ada kewajiban untuk membayar, jadi sifatnya sukarela. Sumbangan sukarela itu tidak ada kaitannya dengan kelulusan maupun SKHU. Jadi, orang tua yang tidak mampu dan tidak nyumbang tetap dapat SKHU,” bantahnya saat dihubungi via telepon.
Menurut Broto, sumbangan sukarela dari para siswa untuk membeli sound system sudah ada yang masuk, namun pihaknya tidak tahu jumlah persisnya. “Sudah ada yang setor uang, tetapi saya belum mengecek berapa total jumlahnya. Saya lihat sudah ada yang setor Rp 50 ribu, bahkan ada yang nol (tidak bayar). Kami ini berpihak pada rakyat, ketika besok ijazah sudah ada dan ada orangtua siswa tidak mampu bayar, kami berikan tanpa syarat,” katanya. (tyo/aro)

Tinggalkan Komentar: