Perizinan Toko Modern Dihentikan

SOLO – Menjamurnya toko modern di wilayah Kota Solo tanpa kendali, membuat Pemkot Solo ambil sikap. Untuk sementara waktu perizinan operasional toko modern dihentikan. Penghentian ini dilakukan Pemkot untuk melakukan penataan keberadaan toko modern.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT), Toto Amanto, mengatakan, penghentian pemprosesan perizinan dilakukan setelah sekretaris daerah (Sekda) Solo mengirimkan surat kepadanya untuk menghentikan sementara izin operasional toko modern. “Penghentian sementara ini dilakukan untuk melakukan penataan ulang keberadaan toko modern di Solo. Soalnya kondisinya sudah memprihatinkan,” terang Toto.
Penghentian pemrosesan perizinan operasional toko modern dilakukan sejak 12 Mei lalu. Pasalnya, sejak 2012 atau setelah Perda Nomor 5 Tahun 2011 diberlakukan, masih ada 46 toko modern yang belum melengkapi izin operasional yang disyaratkan. “Moratorium diperlukan guna mengetahui jumlah ideal toko modern bagi warga Solo.”
Merujuk Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern, terang Toto operasional toko modern harus didahului beberapa tahap penerbitan izin. Seperti izin pemanfaatan ruang (IPR) dan cetak peta di Dinas Tata Ruang Kota (DTRK), izin mendirikan bangunan (IMB), izin upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) hingga analisis mengenai dampak lalu lintas (Amdal lalin).
Menurut dia saat ini ada 70 toko modern yang beroperasi di Solo. Artinya, melalui Perda itu pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap keberadaan toko modern itu. Pasalnya keberadaan toko modern yang saat ini beroperasi berdiri sebelum Perda dibuat. “Selama ini kita terus melakukan koordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Satpol PP dan Linmas, dalam mengontrol izin dan pertumbuhan toko modern di Solo,” terangnya.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, jika keberadaan toko modern yang telah beroperasi namun belum memiliki syarat resmi akan dikenakan sanksi. “Kami siap melakukan penertiban keberadaan toko modern yang melanggar aturan. Namun dalam bertindak kita harus mempunyai surat rekomendasi dari dinas terkait. Jika tidak kita tidak bisa berjalan sendiri,” terang Kepala Satpol PP dan Linmas, Sutarjo. (bib/jpnn/smu)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here