St. Vena Purnamasari
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unika Soegijapranata Semarang

MASYARAKAT umum sudah tidak asing dengan sebutan CSR (Corporate Social Responsibility). Konsep ini populer dan menjadi bahasan publik sejak Bowen meluncurkan pemikirannya dalam ”Social Responsibility of The Businessman” sekitar tahun 1950-an. Perkembangan ini sering dianggap tonggak CSR modern, meski pemikiran tentang CSR telah ada sejak 1700 sebelum masehi, istilah CSR ini belakangan dikenal menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Pada praktiknya, TJSL diawali dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yaitu program pembinaan usaha kecil oleh BUMN. PKBL termuat dalam PP No 3 tahun 1983, semakin kuat dengan adanya UU No 40 tahun 2007 yang di dalamnya memuat adanya kewajiban Perseroan terhadap TJSL. Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) tampil menginspirasi dengan meluncurkan Penghargaan PROPER. Gerakan KemenLH bertujuan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk taat pada peraturan lingkungan hidup demi tercapainya keunggulan lingkungan.
TJSL juga bergema di pasar modal. Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan yayasan SriKehati meluncurkan SriKehati Index. Investor memiliki acuan investasi baru pada saham perusahaan-perusahaan yang dipercaya lebih konsen terhadap lingkungan dan sosial. Berbagai aturan dan penghargaan lainnya untuk meningkatkan konsen perusahaan pada lingkungan dan sosial memang cukup agresif, namun bagaimana dengan pelaksanaan TJSL saat ini. Apakah kesadarannya TJSL perusahaan makin meningkat, atau justru makin mnurun?
Implementasi TJSL di lapangan ternyata tidak begitu menggembirakan. Informasi yang dirilis oleh Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), salah satu lembaga yang konsen dengan pelaksanaan Environmental Management System (EMS), pada tahun 2010 menunjukkan bahwa Indek GRI Indonesia berada pada posisi terbawah yaitu nomor 11 dari 15 negara se-Asia.
Hal senada tergambar dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Data menunjukkan bahwa meskipun peserta PROPER meningkat dari tahun ke tahun, namun tidak dengan tingkat ketaatan peserta PROPER terhadap tanggung jawab lingkungan yang tampaknya menurun. Rata-rata kenaikan peserta PROPER mencapai 313 perusahaan/tahun (2010-2012), naik dari 109 perusahaan/tahun (2003-2009). Sementara ketaatan peserta PROPER terhadap tanggung jawab lingkungan menurun dari 76 persen menjadi 66 persen.
Fakta di atas menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan TJSL di Indonesia. Beberapa hal ditengarai menjadi peyebab ketidakoptimalan pelaksanaan TJSL, antara lain: Pertama, pemerintah belum dapat memaksa perusahaan untuk memenuhi TJSL, bahkan sulit menerapkan ”hukuman”. Hal ini tentu masuk akal, mengingat TJSL memang merupakan tanggung jawab yang menuntut kesadaran bukan paksaan. Faktor lainnya adalah anggapan perusahaan atau pelaku bisnis mengenai TJSL yang merupakan BEBAN bagi perusahaan. Sekelumit pernyataan dalam aturan terkait pun, turut memengaruhi opini tentang TJSL, bahwa pemenuhannya menjadi beban perusahaan bukan investasi jangka panjang. UU No 40 tahun 2007 pasal 74 (2), dinyatakan bahwa: ”Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”
Secara psikologis, perubahan pemikiran sebuah konsep dapat memengaruhi perilaku individu sehingga keputusan bisnis yang diambil juga akan berubah. Kesadaran memang perlu ditumbuhkan dari dalam bukan dengan paksaan dari luar. Motivasi intrinsik akan lebih ampuh menumbuhkan kesadaran dibanding motivasi ekstrinsik. Mengubah pemikiran dari BEBAN menjadi INVESTASI menjadi ide utama mendongkrak implementasi TJSL. Menancapkan paradigma bahwa pelaksanaan TJSL merupakan investasi jangka panjang adalah misi utama untuk dapat memotivasi pelaku bisnis meningkatkan implementasi TJSL.
Opini yang harus dipupuk adalah bahwa investasi TJSL mampu menghasilkan pengembalian (return) yang kontinu bagi perusahaan. Banyak riset sudah membuktikan bahwa pelaksanaan TJSL dapat memberikan manfaat finansial bagi perusahaan. Pelaksanaan TJSL pada akhirnya mampu mendongkrak kinerja finansial perusahaan meskipun dalam jangka panjang. Mengintegrasikan TJSL dalam pengukuran kinerja jangka panjang perusahaan menjadi salah satu solusi lain untuk menyukseskan pelaksanaan TJSL. (*)