Hapus Pungli, Perlu Benahi Banyak Aspek

12

LAMPERSARI — Perlu penataan di berbagai sektor agar jembatan timbang (JT) di Jateng terhindar dari praktik pungutan liar (pungli). Sehingga sanksi tilang dan fungsi JT untuk pengendalian muatan dapat dijalankan dengan baik.
Penggiat Antikorupsi Independen, Agung Wisnu Kusuma, mengatakan, agar peran dan fungsi JT berjalan baik, harus diupayakan perbaikan-perbaikan. Perlu penataan dari berbagai aspek di antaranya aspek legalitas dengan menyusun kesepakatan bersama antar pemangku kewenangan seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kepolisian dan Kementerian Perhubungan yang saling mendukung dan menunjang operasional angkutan barang.
”PU mengatur pembangunan jalan secara nasional sesuai dengan MST (muatan sumbu terberat) dan dimensi kendaraan yang beroperasi di Indonesia, perindustrian mengatur spesifikasi, dan dimensi kendaraan yang disesuaikan dengan kondisi dan kelas jalan,” ujarnya.
Sementara Perdagangan mengatur impor kendaraan dengan dimensi dan berat sesuai kemampuan jalan. Kepolisian mengatur dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran angkutan barang di setiap ruas jalan dan Perhubungan mengatur dan melaksanakan pengawasan dan penertiban di JT.
Sedangkan aspek manajemen pengawasan JT dapat dibenahi dengan peningkatan pengawasan terhadap operasional, pengawasan pelanggaran kelebihan muatan, penataan sistem pelaporan data operasional, dan penetapan mekanisme dan prosedur SDM yang akan ditempatkan di JT.
Selain itu, lanjut Agung, aspek SDM (sumber daya manusia) pelu dibenahi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas JT, serta penetapan kualifikasi dan kompetensi petugas. ”Aspek peralatan dan fasilitas ditata dengan peningkatan daya fungsi peralatan, pemenuhan fasilitas utama dan fasilitas penunjang, serta peningkatan perawatan peralatan JT,” tandasnya.
Sedangkan aspek kinerja dalam penegakan hukum dapat ditata dengan peningkatan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang serta tindak lanjut penegakan hukum terhadap pelanggaran yang lebih simpel dan transparan.
”Aspek lingkungan meliputi meminimalisasi pengaruh antrean dan manuver kendaraan dengan memperluas areal parkir JT, dan meminimalisasi pengaruh lokasi JT terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas dengan memperlebar aksesibilitas dan mengatur masuk keluar kendaran,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi kepada para pengusaha dan pengemudi angkutan, bahwa mengangkut muatan lebih sebenarnya sangat merugikan. Selain akan mempecepat kerusakan kendaraan, menurunkan kecepatan, dan frekuensi perjalanan, juga mengganggu serta membahayakan keselamatan lalu lintas.
Agung menambahkan, akan lebih bijak apabila ke depannya, para pemangku kebijakan dapat menyusun kebijakan dan aturan mengenai JT. Di mana dalam jangka panjangnya, kebijakan dan aturan tersebut, selain untuk dapat menghapus pungli, terutama untuk lebih dapat memperlancar lalu lintas barang antardaerah tanpa mengganggu kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. (ric/aro/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here