Dewan Tagih Draf Raperda Galian

23

BALAI KOTA — Komisi C DPRD Kota Semarang mendesak Pemkot Semarang untuk segera menyelesaikan draf rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai pengendalian pengangkutan bahan galian. Mengingat, pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam Energi Sumber Daya Mineral (PSDA ESDM) sampai saat ini belum menyerahkan draf tersebut kepada legislatif.
”Sampai sekarang belum diserahkan ke kami. Padahal raperda pengendali pengangkutan hasil galian itu merupakan inisiatif dari eksekutif. Tapi kenapa sampai sekarang justru tidak ada progresnya,” kata Wakil Ketua Komisi C, Agung Budi Margono, kepada Radar Semarang kemarin.
Pihaknya mendesak Dinas PSDA ESDM segera menyelesaikan draf yang sudah disusun sejak dua tahun terakhir. Jangan sampai lambannya pemkot menyusun draf raperda galian tersebut menjadikan sejumlah pihak dalam hal ini penambang memanfaatkan kesempatan itu. ”Kalau tidak segera dibahas dan di-perda-kan, kondisi lingkungan di Kota Semarang akan semakin parah. Apalagi tindakan yang dilakukan pemkot selama ini juga tidak cukup membuat para penambang jera,” tandasnya.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD, Wachid Nurmiyanto. Menurutnya, pembangunan di Kota Semarang tidak akan berjalan lancar dan tidak berkembang jika tindakan penambang galian C tidak segera dihentikan. ”Sampai saat ini, kami belum tahu gambaran raperda tersebut. Kalau menurut saya, ini sudah lambat banget. Banyak sekali lahan-lahan di Kota Semarang yang sudah tidak sesuai peruntukannya, terutama untuk galian C,” ujarnya.
Apalagi, tandasnya, dampak yang ditimbulkan oleh galian C sudah sangat jelas. Seperti adanya bencana banjir dan longsor di sejumlah kawasan. ”Infrastruktur jalan yang dilewati air dan truk-truk bertonase melebihi kapasitas menyebabkan jalan cepat rusak. Belum lagi kepentingan masyarakat yang dilalui proyek pasti terganggu, baik debu maupun kendaraan yang lewat. Bahkan menyebabkan kecelakaan,” terangnya.
Karena itulah pihaknya berharap, Dinas PSDA ESDM segera menyampaikan raperda tentang pengaturan galian ke DPRD. Anggaran pembuatan raperda tersebut sudah digelontorkan sejak tahun 2012. Namun hingga akhir 2013 gambarannya belum jelas. ”Setiap tahun dianggarkan, mulai tahun 2012 lalu. Tapi kenapa sekarang belum juga selesai. Harusnya ketika mengajukan anggaran di awal tahun, instrumen (raperda) sudah disiapkan. Mosok bikin raperda seperti itu bertahun-tahun,” tandasnya.
Sebelumnya Sekretaris Dinas PSDA ESDM Kota Semarang, Rosid Hudoyo mengatakan bahwa regulasi yang masih dalam proses ini bukan merupakan perda galian C, tapi pemanfaatan dan pengusahaan batuan nonlogam. Pihaknya tidak berani membuat perda galian C karena dalam RTRW menyebutkan di Kota Semarang tidak memiliki wilayah penambangan.
”Kendala kami dalam pembuatan perda galian C di situ, terbentur RTRW. Tapi kami tetap membuat raperda, tapi istilahnya perda pemanfaatan dan pengusahaan batuan nonlogam,” tegas Rosyid. (zal/ida/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here