BPJS Kesehatan Kurang Tersosialisasi

45

SEMARANG – Meski telah beroperasi sejak 1 Januari 2014, namun dalam pelaksanaannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih banyak mengalami kendala. Kurangnya pemahaman masyarakat luas terhadap BPJS yang disebabkan sosialisasi yang dirasakan masih kurang, serta belum memadainya sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di BPJS, menjadikan pelaksanaan BPJS tersendat.
Menurut Ahmad Zaid, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, beberapa problem yang sering muncul juga disebabkan karena belum terintegrasinya semua sistem dengan stakeholders terkait (rumah sakit pemerintah maupun swasta, apotek, dokter, puskesmas). Selain itu, juga handling complaint yang tidak tuntas.
”Kebingungan tentang penggunaan BPJS Kesehatan yang muncul dalam masyarakat, seringkali terkait dengan pelaporan ke rumah sakit saat dirawat, apakah pasien menggunakan BPJS atau pasien umum. Untuk pasien BPJS diberi waktu melapor 3 x 24 jam, lebih dari waktu itu, maka si pasien dianggap pasien umum,” ungkap Zaid saat ditemui di sela acara seminar BPJS (JKN Kesehatan) Antara Harapan dan Fakta di RSUP dr Kariadi, kemarin.
Meski demikian, peningkatan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat diupayakan terus terwujud. Salah satunya, melalui pembayaran pelayanan rumah sakit era BPJS yang diperbarui dengan pembayaran ke fasilitas kesehatan (faskes) rujukan berdasar cara INA-CBG (Indonesian Case Based Groups) yaitu menteri menerapkan standar tarif.
”Untuk kepastian besaran pembayaran kesepakatan BPJS dengan asosiasi faskes di wilayah tersebut mengacu standar tarif yang ditetapkan menteri. Besaran INA-CBG ditinjau setiap 2 tahun oleh Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan,” ungkap dr Dewi Yuniati, anggota mobilisasi dana asuransi RSUP dr Kariadi, sekaligus anggota National Casemix Center (NCC) Kementerian Kesehatan RI.
Kepala Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Divre 6 Jateng dan DIJ, Veronica Margo menambahkan, terkait dengan tarif BPJS Kesehatan, saat ini warga kurang mampu yang tergabung dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) kartunya akan dicabut apabila meminta kenaikan kelas dalam pelayanan. ”Kalau awalnya dirawat di kelas III untuk pemegang PBI ya tetap di situ. Kalau minta naik kelas, itu artinya mereka mampu, sehingga kartunya harus dicabut,” ujarnya. Kartu keanggotaan itu setelah dicabut dikembalikan ke Dinas Kesehatan setempat atau kantor BPJS Kesehatan terdekat. Langkah ini untuk menertibkan penyalahgunaan kartu PBI. (eny/smu/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here