PNS Dihukum 1,5 Tahun

33

MANYARAN – Salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Jepara Budi Raharjo divonis pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang atas kasus dugaan korupsi pembangunan jalan lingkungan dan saluran Jepara 2012. Selain itu, yang bersangkutan juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan penjara.
Majelis hakim menilai, terdakwa selaku pengawas proyek pembangunan jalan lingkungan dan saluran tidak melakukan pengawasan sehingga pengerjaan proyek tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Proyek tersebut adalah proyek pembangunan jalan lingkungan dan saluran di Kabupaten Jepara yang dianggarkan dari Anggaran Pemprov Jateng tahun 2012 senilai Rp 900 juta. ”Antara terdakwa dengan para terdakwa lain telah terjadi kerja sama untuk melakukan penyimpangan. Hal yang kentara adalah terdakwa telah menandatangani berkas proyek yang sebetulnya bermasalah,” beber hakim ketua Suyadi saat membacakan amar putusannya, Kamis (22/5).
Menanggapi putusan tersebut, terdakwa didampingi penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Apakah akan melakukan upaya banding atau tidak. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). ”Jika dalam satu minggu tidak ada tanggapan, maka dinyatakan menerima putusan,” ungkap Suyadi didampingi Robert Pasaribu dan Kalimatul Jumro sebagai hakim anggota sebelum mengakhiri persidangan.
Seperti diketahui, proyek yang dikerjakan oleh CV Jujur Jaya Mandiri ini dilaksanakan dalam tiga paket kegiatan. Yakni pembangunan jalan beton di Desa Welahan, pembangunan jalan dan saluran di Desa Sidialit, serta pembangunan jalan lingkungan di Desa Bantrung.
Pada kenyataannya, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. Diduga ada pengurangan kualitas besi yang digunakan untuk pembangunan jalan beton. Dalam kontrak disepakati spesifikasi besi K250 sampai K275, namun yang terpasang hanya K18 sampai K20. Selain kualitas, volume pekerjaan juga tidak sesuai rencana anggaran belanja dalam kontrak.
Kejanggalan itu telah disidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sejak Juni 2013 lalu. Penyidik telah menguji hasil pekerjaan proyek melalui Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Kasus ini juga menyeret dua kontraktor dari CV Jujur Jaya Mandiri, Hariyanto dan Handir menjadi terdakwa. (fai/ton/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here