Pemerintah Diminta Perhatikan Perlintasan

91

GEDUNG BERLIAN – Pemerintah diminta memberi perhatian lebih terhadap keberadaan ribuan perlintasan sebidang kereta api (KA) yang rawan menimbulkan kecelakaan. Hingga 2013, sudah ada 42 kasus kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya 204 korban akibat tertabrak KA di perlintasan sebidang.
Anggota Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan menurut data dari Balitbang Jateng dan Dirjen KA Kementerian Perhubungan hingga tahun 2013 sudah ada 42 kasus kecelakaan. Sebanyak 16 kejadian terjadi di perlintasan resmi, dan 36 di perlintasan nonresmi. Dari kejadian tersebut, jatuh 204 korban yang terdiri atas 30 orang meninggal dunia, 75 luka berat, serta 99 luka ringan. ”Ini yang tercatat, yang tidak terlaporkan mungkin lebih banyak,” katanya.
Dia mencontohkan 2 bulan lalu ada kereta kelinci di Kendal terseret KA hingga 500 meter dan mengakibatkan 2 orang meninggal serta di Brangsong seorang petani tertabrak KA. Hadi mengungkapkan di Jateng ada 1.645 perlintasan sebidang yang rata-rata naik jumlahnya sebesar 7,17 persen per tahun. ”Dengan dioperasionalkannya rel ganda minimal ada 150 kali KA melintas per hari atau 5-7 menit sekali di satu perlintasan,” katanya.
Hadi merinci jumlah perlintasan sebidang yang resmi dijaga oleh daerah operasi (Daop) PT KAI adalah Daop 3 ada 8 perlintasan, Daop 4 (71), Daop 5 (53) dan 6 (64). Sementara perlintasan resmi yang tidak dijaga di Daop 3 (23), Daop 4 (180), Daop 5 (50), dan Daop 6 (46). Perlintasan sebidang tak resmi di Daop 3 (11), Daop 4 (245), Daop 5 (177), dan Daop 6 (108). Dari jumlah itu yang dijaga hanya 17 persen (268 buah), sementara 83 persen (1.346) tidak dijaga.
Menurutnya ada beberapa cara mengurangi kecelakaan di perlintasan sebidang. Di antaranya mengubah perlintasan sebidang menjadi tak sebidang baik dengan flyover maupun underpass, menggabungkan perlintasan yang dekat, dan memasang barrier atau pagar pengaman.
Dikatakan dia, faktor yang membuat perlintasan sebidang rawan kecelakaan di antaranya perilaku pengguna jalan yang suka menerobos, tidak patuh rambu, penataan ruang, pembangunan perumahan, pusat belanja, pabrik, dan kantor. ”Faktor lain yaitu dipengaruhi penjaga, masinis, sistem, serta fasilitas sarana prasarana. Pemprov sudah mengatur ini di Keputusan Gubernur No 551.6.05/20/2006 tentang bagaimana membuat perlintasan sebidang yang aman,” tandasnya. (ric/ton/ce1)