SALATIGA — Proyek pembangunan gedung Setda senilai Rp 23 miliar, batal dilaksanakan. Padahal, para PNS sudah dipindah. Bangunan lama juga sudah dibongkar.
Batalnya pembangunan gedung, karena ketidaksanggupan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cipkataru) Kota Salatiga untuk melaksanakan proyek tersebut pada tahun ini. Alasannya, waktu efektif tahun anggaran 2014 tinggal tujuh bulan.
Padahal, pembangunan gedung kantor berlantai empat, diperkirakan membutuhkan waktu 10 bulan. Rencananya, proyek tersebut akan dianggarkan kembali dan dilaksanakan pada 2015 nanti.
Kepala Dinas Cipkataru Kota Salatiga Susanto menuturkan, kebijakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan teknis. Pembangunan gedung empat lantai, membutuhkan waktu 10 bulan. Padahal, hingga Mei lalu, proyek tersebut belum ditenderkan.
Maka, pihaknya memutuskan untuk membatalkan dan pembangunan akan dilaksanakan pada 2015 mendatang. Susanto menuturkan, sebelum mengambil kebijakan tersebut, pihaknya telah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah.
“Penundaan pembangunan merupakan saran dari BPK dan BPKP. Alasannya, jika pembangunan dilaksanakan tahun ini, waktunya tidak cukup,” jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan itu.
Sebelumnya, pada Mei lalu, Dinas Cipkataru telah mengambil kebijakan terkait rencana pembangun gedung Setda. Cipkataru memutuskan untuk melaksanakan pembangunan 50 persen dari perencanaan, dengan anggaran sekitar Rp 11,5 miliar.
Keputusan tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan. Utamanya, menyangkut masalah teknis dan nonteknis.
Soal teknis, pembangunan  membutuhkan waktu cukup lama. Padahal, sebelum proyek tersebut ditenderkan, harus ada kajian manajemen konstruksi. Tujuannya, agar pelaksanaan pembangunan bisa tepat waktu dan berjalan dengan baik.
Terpisah, kalangan DPRD setempat menyayangkan kinerja eksekutif yang tidak sesuai rencana.
Mereka meminta Wali Kota Yuliyanto untuk mengambil sikap tegas agar program pembangunan yang telah ditetapkan pada APBD 2014, bisa berjalan optimal.
”Wali kota harus tegas dan jangan bosan menegur kepala SKPD yang tidak bisa bekerja dengan baik. Wali kota harus mendorong kepala SKPD untuk melaksanakan program pembangunan yang telah terencana,” sentil anggota Fraksi PDIP, Suniprat. (sas/isk/ce1)