30 Koperasi akan Dibubarkan

23

KENDAL— Banyak koperasi di Kabupaten Kendal yang mengalami mati suri alias tidak aktif. Bahkan sepanjang 2013, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kendal telah membubarkan 18 koperasi.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sutiyono menjelaskan, penutupan bukan karena koperasi tersebut melanggar aturan. Koperasi tersebut ditutup karena tidak sehat dan tidak aktif lagi. “Tahun ini, rencananya kami akan menutup 30 koperasi yang sudah kami pantau, koperasi-koperasi ini tidak aktif dan tidak sehat,” ujar Sutiyono, Kamis (22/5).
Dijelaskan Sutiyono, kebanyakan yang ditutup adalah koperasi serba usaha (KSU) yang melayani penjualan kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, simpan pinjam dan pelayanan jasa. Sutiyono menengarai sebenarnya banyak koperasi mati suri. Dari 541 koperasi, hanya sekitar 301 koperasi yang kondisinya sehat dan aktif, 50 koperasi masih dalam pengawasan Dinas Koperasi yang diharapkan bisa tumbuh. “Sedangkan lainnya bisa tidak aktif,” paparnya.
Koperasi yang tidak sehat memang tidak dikelola secara baik oleh anggotanya. Ddalam arti, anggotanya hanya mengharapkan bantuan dari dana bantuan pemerintah. Yakni hanya mencari keuntungan dari dana bantuan yang digulirkan pemerintah saja. Namun demikian, dinas juga masih mengupayakan agar koperasi tersebut tetap aktif karena jika ditutup anggota yang menerima bantuan khususnya pinjaman modal tidak akan mengembalikan kepada pemerintah.
Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Prihadi Santoso menambahkan, aturan yang baru sesuai dengan Undang-undang tahun 17 tahun 2012, koperasi dibagi menjadi empat golongan. Yakni golongan konsumen, produsen, jasa dan simpan pinjam.
“Kendalanya selain tidak dikelola dengan baik, koperasi masih kalah lembaga lain. Misalkan untuk produsen, masyarakat masih memilih berbelanja ke pasar modern, juga untuk mencari pinjaman masih kalah dengan lembaga perbankan,” katanya.
Selain itu, kepercayaan masyarakat minim, mengingat banyak koperasi di Kendal yang belum memiliki badan hukum yang sah berupa akta pendirian koperasi di bawah notaris. “Selama ini yang menjadi kendala ada biaya pengurusan badan hukum yang mahal di notaris. Padahal tidak mahal dan tidak akan kami persulit,” tambahnya. (bud/ton)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here