Tuntutan PPDI Masuk Bupati

84

TEMANGGUNG–Tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tentang kenaikan upah layak sesuai UMK, telah diteruskan kepada Bupati Temanggung, Bambang Sukarno. Sejauh ini proses telah terpenuhi dan tinggal menunggu keputusan bupati untuk memberikan tambahan penghasilan bagi perangkat desa.
Kepala Sub Bagian Perangkat Desa dan Administrasi, Pemerintahan Desa Setda Temanggung Toufik Nur Priyanto mengatakan, terkait dengan tuntutan perangkat desa yang meminta kenaikan tunjangan penghasilan tambahan (TPT), pihaknya sudah mengajukan anggaran sebesar Rp3,3 miliar untuk memenuhi permintaan tersebut. “Berkas permintaan anggaran sebesar Rp3,3 miliar itu sudah kami ajukan ke bupati, sekitar akhir tahun 2013 lalu,”katanya.
Namun katanya, semua kebijakan tergantung dari pucuk pimpinan Temanggung. Seharusnya pengajuan anggaran ini dibahas mendahuli perubahan, namun hingga saat ini tambahan tunjangan penghasilan untuk perangkat desa belum juga dibahas. “Yang jelas kami sudah ajukkan berkas permintaan anggaran ini, tapi untuk dibahas di DPRD yang berwenang adalah bupati,” ujarnya.
Ia mengatakan, anggaran sebesar Rp3,3 miliar tersebut memang diperuntukkan penambahan tunjangan penghasilan bagi perangkat desa, namun untuk pembagiannya tidak merata. Karena perangkat desa mempunyai bengkok dengan luasan tanah yang berbeda-beda.
Dijelaskan, setiap perangkat desa memiliki bengok dengan luasan tanah yang berbeda dan penghasilan per tahun/per musim yang berbeda pula, bengkok berupa lahan sawah dan tegalan nilainya berbeda.
“Nantinya kalau anggaran ini dicairkan TPT sudah sesuai dengan UMK dan akan segera dibagikan, perhitungan kami anggaran itu akan dibagikan mulai Januari 2014, sekali lagi pencairan tergantung kebijakan dari bupati,”jelasnya.
Diterangkan, perhitungan penghasilan tetap (PPT) bagi perangkat desa meliputi, penghasilan bengkok selama satu tahun kemudian dibagi dengan 12 bulan. Jika dari hasil perhitungan itu masih di bawah Rp 750 ribu maka akan ditambah, namun jika sudah berlebih tidak akan ditambah. “Bagi yang melebihi perhitungan itu kami tidak minta lebihnya, namun bagi yang kurang tetap ditambahi, hal ini dilakukan untuk menyamaratakan penghasilan perangkat desa,”terangnya.
Namun katanya, selama ini mayoritas perangkat desa kurang memahami aturan tersebut sehingga terjadi kesimpangsiuran informasi mengenai TPT. “Yang jelas bagi perangkat dan sekretaris desa yang sudah PNS tidak mendapat TPT,”tegasnya.
Sedangkan untuk permintaan tunjangan pengabdian, pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk tunjangan pengabdian sebesar Rp 5 juta untuk setiap perangkat yang purnatugas. “Ini sudah disetujui besarannya hanya Rp 5 juta tapi pelaksanaannya pada 2015 mendatang. Kalau pemerintah harus memberikan tunjangan pengabdian perangkat desa sebesar Rp 10 juta saya rasa belum mampu,” tandasnya. (zah/lis)