Salim Anggap Audit BPK Tak Objektif

80

MANYARAN – Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penyertaan modal APBD Rembang tahun 2006-2007 pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) menyatakan bahwa audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak obyektif. Pasalnya dalam proses auditing, dirinya tidak pernah dimintai konfirmasi dan hasil yang dilaporkan sangat tendensius dengan tuduhan.
Hal itu diungkapkan Salim pada sidang lanjutan atas perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (21/5). Sidang yang dilaksanakan hingga sore hari tersebut beragendakan pemeriksaan terdakwa. Dalam keterangannya, Salim membeberkan bahwa hasil audit yang dilakukan BPK RI pada tahun 2007 baru keluar tahun 2009. Sedangkan hasil audit penghitungan kerugian negara tahun 2011 baru diterimanya setelah menjadi terdakwa.
”Saya baru tahu dokumen itu pada saat di persidangan. Bahkan pada saat penyidikan saya hanya dikonfrontir tanpa mengetahui dokumen itu,” ungkapnya di hadapan majlis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto didampingi Erintuah Damanik dan Robert Pasaribu sebagai hakim anggota.
Atas dasar itu, ia sangat menyayangkan sikap BPK RI dan mempertanyakan cara menghitung kerugian negara. BPK menyatakan kerugian negara akibat pembelian tanah siap bangun SPBU dan izin SPBU-nya dari PT AHK sebesar Rp 2,3 miliar dan pengelolaan SPBU Rp 1,8 miliar dengan hasil keuntungan dinikmati oleh PT AHK. ”Itu cara ngitung-nya bagaimana? Kami yang dituduh, kami yang didakwa, tapi kami tidak pernah dimintai konfirmasi,” imbuhnya dengan nada kecewa.
Selain terkait hasil audit BPK, Salim juga menanggapi pertanyaan terkait hak angket yang dilakukan DPRD Kabupaten Rembang. Menurutnya, hak angket tersebut adalah masalah yang sengaja dibuat-buat untuk menggulingkan posisinya. ”Saya memang tidak mempunyai kekuatan politik di sana (DPRD). Sehingga dimanfaatkan oleh lawan politik saya melalui kepanjangan tangannya di dewan,” akunya. (fai/ton/ce1)

Tinggalkan Komentar: