SEMARANG—Polemik pembangunan Pasar Ir Soekarno Sukoharjo terus berlanjut. Pemkab Sukoharjo akan kembali melanjutkan proyek pasar tersebut dengan melakukan pelelangan. Hal itu membuat pelaksana proyek sebelumnya, PT Ampuh Sejahtera (AS) meradang. Sebab, hingga saat ini pembangunan pasar tersebut masih menjadi sengketa. Padahal persyaratan jika ingin melanjutkan pembangunan pasar tersebut dengan DPRD Sukoharjo adalah tidak ada sengketa dengan pihak ketiga dalam hal ini kontraktor PT Ampuh Sejahtera.
“Karena itu, kami ingatkan kepada peserta pelelangan bahwa objek yang dilelangkan (Pasar Kota Sukoharjo, Red) itu masih sengketa. Perlu dipahami, karena kemungkinan besar akan menjadi tuntutan hukum kepada pelaksananya yang baru,” tegas Manajer Teknis PT Ampuh Sejahtera Ajiyono kepada Radar Semarang Rabu (21/5).
Ajiyono menegaskan, apabila sengketa yang terjadi sekarang tidak kunjung diselesaikan, maka masalah akan timbul kepada siapa saja yang melanggarnya. Apalagi hasil audit Badan Pemeriksa Keungan (BPK) saat ini masih digugat di Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena kebenarannya diragukan, serta tidak independen. BPK dinilai tidak memenuhi aturan pemeriksaan.
“Dan yang paling fatal adalah pekerjaan dan keuangan kami yang belum dibayar sebesar Rp 6.214.750.000 ikut diperiksa BPK. Padahal itu masih milik swasta murni PT Ampuh Sejahtera yang jadi sengketa, dan belum milik negara atau pemerintah daerah atau keuangan negara,” tegasnya.
Padahal sesuai tupoksinya, kata dia, BPK memeriksa keuangan negara/pemerintah yang dikelola oleh pejabat negara atau pejabat daerah. “Sangat konyol dan tidak rasional uang sengketa perdata murni diperiksa oleh BPK tanpa seizin PT Ampuh Sejahtera,” tandasnya.
Ajiyono juga menilai, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan BPK dinilai tidak benar. Karena pihaknya selama ini tidak pernah dimintai konfirmasi, tapi tahu-tahu dinyatakan bersalah dan dikenai denda. Yang mengherankan lagi, kata dia, dalam LHP itu BPK tidak menindak konsultan perencana yang dinilai salah besar dan amburadul. “DPRD Sukoharjo pasti juga tahu kalau konsultan perencana yang salah. Tapi, kenapa justru dilindungi oleh BPK? Kami akan protes dan mengusulkan kepada DPRD agar hak kami sebagai rakyat juga dilindungi. Karena sengketa belum selesai, seharusnya Pemkab Sukoharjo tak melakukan pelelangan baru,” harapnya.
Terpisah, Kepala Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Jateng Supriyono Hadi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima salinan gugatan PT Ampuh Sejahtera dari PN Semarang. “Kami belum menerima salinan gugatannya. Jadi, belum tahu subtansi yang digugat. Kami tahunya justru dari media,” kata Supriyono Hadi saat dikonfirmasi Radar Semarang.
Terkait tudingan LHP Pasar Kota Sukoharjo yang dinilai tidak benar, menurut Supriyono itu hanya klaim pihak PT Ampuh Sejahtera. Pada prinsipnya, kata dia, BPK bekerja profesional sesuai prosedur dan standar audit yang sudah ditentukan. “Ya, nanti kita buktikan saja di pengadilan. Yang pasti kami sudah bekerja sesuai prosedur dengan melihat fakta di lapangan,” tandasnya. (aro)