Disidang, Ribuan Pelanggar Tonase

111

UNGARAN — Penerapan zero toleransi di jembatan timbang Klepu, Kabupaten Semarang, menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggar tonase.
Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, misalnya, setiap jadwal sidang pelanggaran lalu lintas, dipenuhi ribuan pelanggar. Rabu (21/5) pagi kemarin, ribuan pelanggar membeludak, memenuhi halaman PN.
Sebanyak 1.829 pelanggar, ditindak di jembatan timbang (JT) Klepu. Tiga pelanggar lainnya, di luar JT Klepu. Sementara itu, pelanggaran lalu lintas yang ditindak Satlantas Polres Semarang sebanyak 1.269 pelanggaran.
Proses sidang dilaksanakan satu hari, mulai pukul 08.30 hingga 11.30. Untuk menyidangkan ribuan pelanggar lalu lintas dan batas tonase angkutan, PN menyediakan tiga ruangan. Juga tiga hakim serta panitera.
Namun, karena jumlahnya membeludak, maka ruangan tidak mencukupi. Sehingga proses pembayaran denda dilakukan menggunakan ruang perpustakaan dan taman.
Meningkatnya jumlah pelanggar, juga memengaruhi jadwal sidang reguler. Jadwal pun molor, karena ruangan digunakan untuk sidang tersebut.
Rata-rata, persidangan singkat. Hanya ada beberapa saja yang memerlukan waktu lama, karena ada bantahan dan keberatan atas nilai denda.
Tidak hanya itu. Sepanjang Jalan Gatot Soebroto mulai depan PN Ungaran hingga radius 300 meter di kanan dan kiri jalan, juga mendadak jadi tempat parkir truk para pelanggar.
Humas PN Kabupaten Semarang, Budi Prayitno menyatakan, peningkatan jumlah pelanggar yang disidang— khususnya yang ditindak di Jembatan Timbang Klepu oleh petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika— meningkat tajam. Jumlah pelanggar mulai meningkat, beberapa minggu terakhir.
”Semenjak gubernur marah-marah di jembatan timbang, jumlah pelanggar yang disidangkan meningkat.”
Menurut Budi, pelanggaran paling banyak berupa pelanggaran batas tonase. Sedangkan yang ditangani polisi lalu lintas, kebanyakan pelanggaran surat-surat kendaraan serta kelengkapan kendaraan.
Untuk pelanggaran batas muatan terendah Rp 60.000 dan denda paling tinggi mencapai Rp 80.000. Itu pun bagi kendaraan dengan batas tonase 5 ton. Sedangkan denda untuk kendaraan angkutan yang lebih besar, potensi dendanya juga lebih besar. (tyo/isk/ce1)