Pengembang Belum Serahkan ke Pemkot

BALAI KOTA — Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Masterplan Sistem Induk Drainase Kota Semarang bakal molor. Pasalnya, muncul temuan baru yang harus disiapkan sebelum raperda disahkan.
”Permasalahan dalam raperda Masterplan Sistem Induk Drainase ini masih kompleks. Banyak permasalahan yang harus diselesaikan,” terang Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam Energi Sumber Daya Mineral (PSDA ESDM) Kota Semarang, Rosid Hudoyo, usai rapat bersama Pansus Raperda Sistem Induk Drainase DPRD Kota Semarang, Rabu (21/5).
Salah satu yang menjadi persoalan adalah masih banyaknya pengembang yang belum menyerahkan sebagian lahan fasum dan fasosnya kepada Pemkot Semarang. Hal itu membuat pemkot tidak bisa melakukan pembenahan. ”Kalau fasum masih dikuasai masyarakat atau pengembang, kami tidak bisa masuk. Karena menyangkut undang-undang tentang aset,” terangnya.
Rosid mencontohkan pihak pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya ke pemkot adalah permukiman Dinar Mas. Meski sistem drainase telah diatur dalam perda namun pemkot tetap tidak bisa menangani karena aset tersebut belum menjadi milik pemkot. ”Tapi kalau kami tidak masuk pelayanan masyarakat jadi terganggu. Selama ini yang kami amati, developer atau pengembang selalu lari setelah perumahannya selesai dan laku terjual. Harusnya, kalau perumahan sudah selesai, fasumnya segera diserahkan kepada pemerintah, sehingga kita bisa menangani sistem drainase di wilayah itu,” ujarnya.
Ketua Pansus Masterplan Sistem Induk Drainase DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono menegaskan, ada beberapa hal tambahan yang menjadi perhatian pansus dalam menyelesaikan perda tersebut. Seperti masalah disposal area pembuangan hasil pengerukan sedimentasi. Karena selama ini tidak ada regulasi yang mengatur terkait pembuangan hasil pengerukan sedimentasi. ”Jadi disposal area ini kami minta ditentukan agar penanganan drainase itu memberikan efek samping. Sehingga harus disediakan lahan yang memang untuk pembuangan hasil sedimentasi,” katanya.
Yang kedua, lanjut Wakil Ketua Komisi C itu, mengenai konservasi. Menurutnya, penanganan drainase tidak murni hanya menyangkut kondisi drainase fisik semata, tapi juga kondisi nonfisik seperti penanganan kawasan pesisir.
Dia menambahkan, di dalam raperda Masterplan Sistem Induk Drainase akan mengatur kelompok masyarakat atau individu yang memang membangun drainase untuk kepentingan sendiri harus ada tanggung jawab atas pengelolaan pribadi. Menurutnya, meski belum diserahkan kepada pemkot, tapi pemkot memiliki dasar untuk melakukan penanganan ketika kondisinya darurat. Namun selama belum ada penyerahan kepada pemerintah, lanjut Agung, hal tersebut agar menjadi tanggung jawab para pengembang. (zal/ton/ce1)