Nasib PLTU Tergantung Pusat

7

GUBERNURAN — Kelanjutan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang akan bergantung keputusan pemerintah pusat. Saat ini rencana pembangunan PLTU sedang dibahas pemerintah pusat karena di Jateng terus terkendala berbagai permasalahan.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan sejumlah pihak yang membahas kelanjutan nasib PLTU Batang di antaranya Kementerian Perekonomian, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). ”Semuanya diajak bicara, kita tunggu saja nanti keseriusannya,” katanya.
Ganjar mengaku sudah menjadi mediator pihak PLTU dan warga yang menolak. Namun mereka belum juga sepakat. Karena mediasi terus mentok, permasalahan pembangunan PLTU ditarik ke ranah nasional. ”Meski begitu, pemerintah saat ini sedang membicarakan skema yang memungkinkan,” paparnya.
Namun Ganjar juga meminta PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) untuk serius menyediakan lahan pengganti bagi masyarakat. ”Mediasi sudah berkali-kali tapi saya juga mendorong perusahaannya harus serius. Kalau bicara lahan pengganti jangan akan disediakan lahan pengganti, tapi ini lahan penggantinya,” ujarnya.
Dia menambahkan tarik ulur pembebasan lahan akan membuat harga tanah terus naik serta para spekulan masuk. ”Kalau nggak (cepat), ini digoreng-goreng nanti spekulan pada masuk semua. Dulu kan isu pertama soal lingkungan, lalu lahan subur, ketiga berapa harganya,” tandasnya.
Seperti diketahui, pembangunan PLTU Batang dengan investasi sekitar Rp 40 triliun yang merupakan salah satu bagian dari proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) direncanakan di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman, Batang. Rencananya pembangunan PLTU Batang yang dikerjakan oleh konsorsium PT BPI yang beranggotakan PT Adaro Power, J-Power, dan Itochu dari Jepang dijadwalkan pada 6 Oktober 2013.
Namun, karena adanya kendala pembebasan lahan dan penolakan dari warga Desa Karanggeneng, Ponowareng, Ujungnegoro, Wonokerso, Roban, diundur sampai awal 2014. Direktur PT BPI, Muhammad Effendi, sebelummya menyatakan pembebasan lahan PLTU Batang telah mencapai 85 persen atau 102 hektare dari kebutuhan lahan seluas 226 hektare. (ric/ton/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here