SALATIGA — Kecamatan merupakan garda terdepan sebuah pemerintah daerah. Karena itu, kecamatan harus mampu memberikan prinsip dasar pelayanan publik yang harus berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sehingga pada akhirnya, akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
”Karena itu, Pemkot Salatiga merasa perlu mengintegrasikan pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” terang Wali Kota Yuliyanto saat membuka kegiatan pembinaan pejabat struktural kecamatan dan kelurahan se-Kota Salatiga, di ruang sidang II Pemkot.
Wali kota menambahkan, kegiatan pelimpahan kewenangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, kecamatan merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pelimpahan kewenangan juga selaras dengan amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
”Sistem ini membawa konsekuensi pelimpahan pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan usaha dari yang semula bertumpu kepada kepala seksi, menjadi pada loket atau meja khusus  pelayanan yang akuntabel dan transparan, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara cepat dan mudah karena prosedur dan biayanya jelas dan tepat waktu.”
Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Sulistya, selaku Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan mengatakan, kegiatan tersebut diikuti 108 orang. Terdiri atas 4 camat, 22 lurah, 16 orang pejabat struktural kecamatan dan 66 pejabat struktural kelurahan.
”Dari kegiatan ini diharapkan pejabat struktural di kecamatan dan kelurahan mampu memahami dan selanjutnya mengaktualisasikan hasil pembinaan guna sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.” (sas/isk/ce1)