Korupsi, Eks Kepala MTs Dihukum 14 Bulan

20

Korupsi Hibah Pendidikan

MANYARAN – Mantan kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudlotul Mutaallimin Mangkang, Tugu, Semarang Aidin, 48, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan serta membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. Ia menjadi terdakwa dalam dugaan korupsi dana hibah pendidikan dari Biro Bina Sosial Mental Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintahan Provinsi Jateng senilai Rp 44,9 juta.
Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Semarang yang menuntut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan serta membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim yang diketuai Suyadi saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (20/5) menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum. Yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP.
“Terdakwa selaku kepala sekolah yang menerima bantuan justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Sehingga dapat merugikan negara dan perekonomian negara,” ungkapnya didampingi Kalimatul Jumro dan Robert Pasaribu sebagai hakim anggota.
Selain pidana badan, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 44,986,800. Denda tersebut tetap dibebankan kepada terdakwa meskipun pada saat penyidikan terdakwa telah mengembalikannya sebesar Rp 45 juta. “Adapun kelebihannya dikembalikan kepada yang bersangkutan,” imbuhnya.
Majelis hakim menambahkan, hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, perbuatan terdakwa menghambat sarana dan prasarana pendidikan. “Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan
memiliki tanggungan keluarga,” ungkapnya.
Menanggapi putusan tersebut, terdakwa beserta penasihat hukumnya menyatakan menerima putusan tersebut. Namun hal berbeda diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan pikir-pikir. Sehingga putusan hakim tersebut belum berkekuatan hukum tetap.
Seperti diketahui, kasus ini bermula dari pencairan dana bantuan hibah pembangunan sekolah sebesar Rp 60 juta. Hibah itu turun dari Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pencairan dilakukan secara bertahap pada periode 2009/2010 dan periode 2010/2011. Masing-masing sebesar Rp 30 juta. Kenyataannya, dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi Aidin.
Dalam sidang, terdakwa mengakui tidak menggunakan bantuan sesuai rencana yang disetujui. Dari bantuan Rp 60 juta, sebesar Rp 30 juta diberikan ke saksi Yamkorun dan Rp 15 juta digunakan untuk renovasi ruang sekolah. Sedangkan sisanya Rp 15 juta disimpan sendiri.
Berdasar laporan Badan Pemeriksa Keuangan, ditemukan penyimpangan dana Rp 45 juta. Kasus ini terbongkar saat pihak Yayasan Raudlotul Mutallimin menanyakan pembangunan pada MTs karena hasil pembangunan tidak terlihat. (fai/ton)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here