Tuntut Tunjangan Sesuai UMK

102

Perangkat Desa Geruduk Dewan

TEMANGGUNG—Puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Temanggung kemarin menggeruduk DPRD setempat. Mereka menuntut tunjangan perangkat desa dinaikkan karena masih jauh dari upah minimum kabupaten.
Koordinator aksi, Karyanto mengatakan selama ini perangkat desa di Kabupaten Temanggung yang berjumlah 3.000 orang mendapat tambahan tunjangan Rp 750 ribu per bulan, padahal sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2007 menyebutkan penghasilan perangkat desa disesuaikan dengan UMK yang pada tahun 2014 sebesar Rp 1.040.000. “Tambahan tunjangan perangkat desa sampai sekarang masih Rp 750 ribu, maka kami menuntut dibayar sesuai UMK Rp 1.040.000,” katanya.
Selain itu, perwakilan perangkat desa dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung juga menuntut kenaikkan tunjangan pengabdian dari Rp 3 juta menjadi Rp 10 juta atau sama dengan tunjangan pengabdian kepala desa.
Karyanto mengatakan, tunjangan pengabdian Rp 3 juta dinilai tidak adil dan terlalu kecil. Karena tunjangan yang diberikan bila perangkat meninggal dunia atau memasuki masa pensiun itu tidak sepadan dengan pengabdian.
“Kades yang mengabdi selama enam tahun mendapat Rp 10 juta, sementara perangkat desa yang mengabdi lebih dari 20 tahun atau hingga usia 60 tahun hanya mendapat Rp 3 juta itu pun masih dipotong pajak,” katanya.
Ia mengatakan, jika tuntutan tidak direspons dan dikabulkan maka perangkat desa di Kabupaten Temanggung akan berdemonstrasi di Alun-Alun Temanggung untuk menuntut hak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pada pertemuan itu Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung Masfufah mengatakan DPRD telah menunggu usulan tambahan keuangan untuk tunjangan penghasilan perangkat desa dari bupati. Tambahan itu biasanya dibahas mendahului perubahan APBD 2014 yang diajukan pada Januari – Februari 2014.
“Tetapi hingga April 2014 belum diusulkan bupati. Informasi terakhir bupati mengusulkan pada perubahan APBD 2014 dengan dana sebesar Rp 3,3 miliar, maka kami akan mengecek di sekretariat DPRD. Bila hal itu benar maka segera dibahas untuk kemudian disahkan pada sidang paripurna terdekat agar perangkat desa mendapat haknya. (zah/lis)