Terhambat Permukiman Liar dan Pipa Pertamina

187

BALAI KOTA–Pembangunan Polder Banger sampai saat ini masih tersendat. Proyek untuk mengentaskan banjir dan rob di Semarang bagian timur yang sudah berlangsung sejak 2011 itu masih terkendala sejumlah persoalan dan persyaratan yang belum terselesaikan. Dari hasil identifikasi pihak pelaksana, setidaknya ada 6 persyaratan yang menghambat penyelesaian Polder Banger. Selain itu, juga terkendala jaringan pipa Pertamina, serta permukiman liar 200 kepala keluarga (KK) yang ada di area pembangunan polder.
Pokok permasalahan yang menjadi penghambat penyelesaian pembangunan Polder Banger itu dibahas dalam rapat kerja antara Pemprov Jateng, Pemkot Semarang, Satker PPLP (Peningkatan Pengembangan Lingkungan Permukiman), PT KAI, dan pihak terkait lainnya di Gedung Moch Ikhsan lantai 8, Senin (19/5) kemarin. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga hadir dalam rapat kerja tersebut.
Persyaratan yang belum bisa terselesaikan, yakni surat pernyataan penyerahan lokasi pekerjaan, surat pernyataan kesiapan lahan (sudah ada), surat pernyataan lokasi pekerjaan bebas dari permukiman liar dan peruntukan selain tujuan kegiatan, serta surat pernyataan lokasi disposal area. Selain itu, dua syarat yang menjadi permasalahan pokok adalah belum dilakukannya sosialisasi kepada warga terkena dampak kegiatan, serta revisi perjanjian kerja sama pengelolaan dan operasi pemeliharaan serta serah terima aset antara pemerintah pusat dan Pemkot Semarang.
Pemkot Semarang sendiri selama ini sudah menyelesaikan pembangunan rumah pompa. Sementara pengadaan pompa menjadi kewenangan pemprov. Hanya saja, sampai saat ini pemprov belum bisa melakukan pengadaan pompa tersebut. Sedangkan polder juga belum dibuat karena masih ada sejumlah permukiman liar yang ada di lahan aset PT KAI yang disewa pemkot, serta jaringan pipa Pertamina yang ada di bawahnya.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan, sistem Polder Banger akan membuat wilayah timur Semarang bisa bebas dari rob dan banjir. Polder Banger ini merupakan langkah mengentaskan rob dan banjir setelah kolam retensi di Semarang Utara. “Untuk di wilayah timur, problem khususnya Polder Banger masih ada miskomunikasi antara pemkot dan Satker PPLP. Dari koordinasi ini diharapkan bisa lebih jelas,” katanya.
Pejabat yang akrab disapa Hendi ini mengatakan, yang menjadi permasalahan belum terbangunnya Polder Banger adalah masih adanya permukiman 200 KK yang menempati aset PT KAI yang telah disewa pemkot. Selain itu, juga adanya jaringan pipa Pertamina. “Kami ingin bangunan liar yang di lahan PT KAI segera terselesaikan,” harapnya.
Kepala Satker PPLP Suharsono Adi Broto menjelaskan, Polder Banger terkait sistem Kali Semarang. Kegiatan diawali kerja sama dengan Pemerintahan Belanda, Kementerian Pekerjaan Umum, Provinsi Jateng dan Pemkot Semarang. “Sekarang ditangani Cipta Karya. Kegiatan yang sudah diselesaikan, menutup Kali Banger, ada problem sosial di sana yang menolak pembangunan kolam retensi di atas tanah sewa PT KAI,” katanya.
Kepala Dinas PSDA ESDM Kota Semarang Nugroho Joko Purwanto menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai institusi untuk mempercepat penyelesaian. Termasuk, koordinasi dengan PT KAI terkait sewa lahan. Kesepakatan sewa lahan PT KAI tersebut sudah dilakukan pemkot pada 2011 lalu. Namun sampai saat ini kolam retensi belum bisa terbangun karena terkendala bangunan liar. Pemkot berharap PT KAI bisa segera menertibkan bangunan-bangunan liar tersebut. “Pada tahun 2012, kami juga sudah membangun rumah pompa. Sekarang bangunan siap, tinggal provinsi mengisi mesin pompa tersebut. Harapan kami dengan terselesaikannya Polder Banger ini, banjir di Semarang wilayah tengah sisi timur ini teratasi,” ujarnya.
Pihak PT KAI yang diwakili Manajer Aset PT KAI Daop IV Semarang Eman Sulaiman mengatakan, kontrak atau sewa lahan seluas 139 ribu meter persegi telah dilakukan pada 2011 silam, dengan nilai sewa Rp 308 juta per lima tahun. “Saat kami cek di lapangan, memang di sana ada bangunan. Tapi itu bukan aset PT KAI, dan penghuninya juga tidak ada kontrak dengan PT KAI. Jadi kalau penertiban bangunan itu dibebankan kepada kita, nilai sewanya bisa sampai Rp 700 juta sampai Rp 800 juta,” tandasnya.
Masalah penertiban bangunan milik 200 KK tersebut hingga kini masih debatebel. Pihak PT KAI menyerahkan penertiban kepada pemkot selalu penyewa lahan. Sementara pemkot sendiri tidak bisa memberikan kompensasi terhadap penghuni bangunan karena terbentur Permendagri 32 Tahun 2011 tentang pemberian hibah bansos. “Kita tidak bisa melakukan penertiban bangunan itu karena nanti akan berkaitan dengan ganti rugi. Dan kita tidak bisa memberikan itu karena terbentur Permendagri 32 Tahun 2011,” kata Sekdakot Adi Tri Hananto.
Ganjar Pranowo mengatakan, pola pompa dan Polder Banger ini diharapkan bisa menuntaskan permasalahan banjir di Kota Semarang, khususnya di wilayah timur. Dia meminta pembangunan Polder Banger segera dituntaskan agar tahapan yang sudah dilalui selama ini tidak mubazir. “Dari enam persyaratan, yang sudah keluar baru surat pernyataan kesiapan lahan. Tapi, jika tidak didukung dengan persyaratan lain tidak bisa jalan. Surat pengerjaan lokasi bebas dari permukiman itu poin penting. Saya akan bantu bagaimana ini bisa cepat selesai. Kalau surat pernyataan lokasi pekerjaan bebas permukiman keluar, berati lahan di sana harus sudah bersih dari permukiman,” ujarnya.
 “Saya dan Pak Hendi (Hendrar Prihadi) sudah melihat kondisi dan sudah komit. Sehingga tugas kita sekarang sebagai sogoker. Karena ada yang tersumbat, maka kita akan sogok,” katanya.
Menurut Ganjar, ada 6 syarat yang harus diselesaikan dan 2 syarat utama. Terkait dengan pembersihan lahan dari permukiman warga, pemprov akan membantu mengkomunikasikan hal tersebut kepada PT KAI. Termasuk masalah jaringan pipa Pertamina yang ada di bawahnya. “Kita coba akan bantu menyelesaikan persoalan yang menyumbat pembangunan Polder Banger ini. Termasuk mendorong pengadaan mesin pompanya kapan terealisasi,” terangnya.
“Kalau perjanjian kerja sama (pemkot dan PT KAI) sudah bisa direvisi sampai dengan tanggal 3 Juni selesai bareng, maka harapan kita percepatan administrasinya itu bisa jalan paralel, kalau itu bisa paralel dan multiyears maka kerjaan bisa jalan bareng-bareng,” katanya.
Gubernur berharap tahun ini semua persoalan-persoalan yang menjadi penghambat pembangunan polder bisa selesai. Namun terkait pengadaan pompa, pihaknya tidak yakin bisa selesai tahun ini. “Paling tidak kalau pengadaannya multiyears, maka bisa dipercepat. Tapi saya cari langkah yang paling moderat saja lah. Kalau bisa awal tahun 2015,” tandasnya.
Disinggung mengenai ganti rugi warga yang saat ini menempati aset pemkot, Ganjar menyatakan, tidak akan ada ganti rugi. Karena lahan yang ditempati bukan milik warga melainkan aset PT KAI. “Ganti rugi itu kalau milik mereka. Jadi, tidak ada ganti rugi. Kalau ada ganti rugi kita malah dikecrek. Kan kita tidak bisa memberikan kepada orang yang bukan pemilik. Nanti kategorinya memperkaya orang lain, malah bahaya,” katanya.
“Sebenarnya yang paling bertanggungjawab itu penghuninya. Kalau menghuni yang bukan haknya itu mestinya pergi. Tapi, ini baiknya hatinya pemerintah saja. Karena itu tanahnya PT KAI, maka KAI harus mengalihkan,” imbuhnya. (zal/aro)