Kades Tarubatang Akhirnya akan Dilantik

11

BOYOLALI–Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tarubatang, Kecamatan Selo, akhirnya kelar. Bupati Boyolali, Seno Samodro bakal melantik kades terpilih Tarubatang, Purwanto. Hal ini diketahui, gugatan perkara berakhir damai di Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, kemarin (19/5).
Perdamaian ini disambut suka-cita para pendukung Purwanto. Dalam perdamaian tersebut, kades terpilih, Purwanto selaku penggugat dan bupati selaku tergugat mencapai kata sepakat. Draf revisi kesepakatan damai, dituangkan majelis hakim dalam bentuk putusan perdamaian.
Salah satu poin draf tersebut, bupati bersedia melantik kades terpilih, apabila menjadi keputusan hakim. Namun hal itu dengan disertai beberapa catatan. Kuasa Hukum Purwanto, Edi Santosa menjelaskan, putusan tersebut mesti disertai permohonan kepada majelis hakim dalam putusannya.
Lantas menegaskan langkah-langkah penuntasan dugaan penggunaan dokumen ijazah yang tak diyakini kebenarannya. ”Intinya, bupati menerima kemenangan Purwanto dalam pilkades Tarubatang,” ujar dia.
Menurut dia, kesepakatan yang dituangkan majelis hakim dalam putusan perdamaian ini memberi kepastian hukum pada penggugat dan warga. Yang menyatakan bahwa Purwanto berhak dilantik. Sehingga secara perdata sengketa ini sudah selesai. Sementara terkait pelantikan itu, proses selanjutnya akan diserahkan kepada pemkab.
Sementara itu, Kabag Hukum Setda Boyolali Indra Juliarto, selaku kuasa hukum bupati menyatakan, dalam draf yang sudah direvisi dan disepakati itu, tergugat menyetujui adanya pelantikan. Tapi ada catatan-catatan yang mesti dipenuhi masing-masing pihak untuk pelantikan Purwanto. Namun dia tidak merinci isi catatan-catatan itu.
Seperti diketahui, setahun silam, Purwanto memenangkan pilkades Tarubatang. Namun dalam perjalanannya, Purwanto tak kunjung dilantik. Penyebabnya, terbentur tidak adanya ijazah setingkat SMP yang dimiliki. Merasa tidak terima kades terpilih membawa perkara ini ke meja hijau. Di sisi lain, bupati bersikeras, jika Purwanto ingin segera dilantik, maka harus menunjukkan ijazah setingkat SMP itu.
Dalam beberapa kali persidangan, majelis hakim PN Boyolali mengarahkan dua belah pihak untuk menyelesaikan melalui perdamaian. Namun beberapa kali proses mediasi tidak tercapai kata sepakat. Lantas perkara ini berlanjut ke ruang sidang. Setiap kali sidang kasus ini, puluhan warga pendukung kades terpilih mendatangi PN. (wo/un/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here