BPK Dianggap Salim Tak Objektif

26

SEMARANG – Bupati Rembang nonaktif Moch Salim menyesalkan pernyataan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ign. Bambang Adi Putranto ke media massa beberapa waktu lalu. Di mana, menurut BPK, konfirmasi merupakan salah satu metode yang dilakukan dalam melaksanakan auditing. Namun jika bukti sudah memadai, maka bisa dilakukan tanpa konfirmasi.
Selain itu, juga tergantung keyakinan auditor. Sebab, dalam hal ini pom bensin dianggap tidak bisa dikonfirmasi. ”Nah, apakah dengan metode dan keyakinan dari auditor yang tidak mengkonfirmasi pada sumber utama dalam arah kebijakan, mulai dari pendirian PT RSM, penganggaran dan penempatan dana penyertaan modal Rp 25 miliar PT RSM bisa dinyatakan bukti memadai? Apakah bisa diyakini kebenaran auditnya? Bahkan menuduh bupati melakukan kecurangan dan penyimpangan yang merugikan keuangan negara Rp 4,1 miliar? Jadi yang ditanya bukan SPBU-nya, benda mati kok ditanya? Bupati yang dituduh melakukan penyimpanganlah yang seharusnya ditanya,” kata Moch Salim, belum lama ini.
Menurutnya, Peraturan BPK RI No.1 tahun 2007 lampiran VII terkait Standar Pemeriksaan sudah dijelaskan, pemeriksa harus mengkomunikasikan tanggung jawabnya dalam penugasan pemeriksaan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap hal yang diperiksa. Dari situ, lanjutnya, jelas seharusnya pemeriksa mengkomunikasikan kepada bupati selaku pemegang saham PT RBSJ mewakili Pemkab Rembang dalam kekayaan daerah yang dipisahkan. ”Kalau tidak pernah mengkonfirmasi, bagaimana bisa membuat hasil auditnya objektif?” tanyanya.
Siswadi, mantan Direktur PT RBSJ juga menanggapi pernyataan tersebut. Menurutnya, auditor BPK RI bukan malaikat, sehingga pasti juga bisa berbuat salah. ”Buktinya, Gatot Supiartono, penanggung jawab audit BPK RI di PT RBSJ jadi tersangka otak pembunuhan. Selain itu, ketua BPKRI juga tersangka korupsi.” kata Siswadi, mantan Direktur PT RBSJ.
Dia melanjutkan, berdasarkan faktanya, saksi ahli dari BPK RI saat diundang beberapa kali oleh JPU untuk bersaksi di persidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan. Seharusnya, auditor berani hadir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena hasil audit BPK RI menentukan nasib Siswadi dan keluarganya.
”Apalagi kalau kinerja BPK RI sudah dicampuri unsur politik, bisa membuat penegakan hukum di negara ini kacau. Kalau selama ini korban audit ngawur BPK RI hanya diam, bukan karena mereka mengakui kesalahannya, tapi karena tidak tahu harus mengadu ke siapa? Sekaranglah saatnya para korban kesewenang-wenangan BPK bersuara. Janganlah mempermainkan nasib seseorang hanya untuk mengejar jabatan, kalau tidak ingin kena karma,” tegas Siswadi.
Jika pendekatan auditor BPK secara administrasi tidak berorientasi profit, imbuhnya, pastilah tidak akan sinkron. Karena pemahaman orientasinya sudah berbeda. ”Pemikiran auditor sudah negatif dulu, sehingga tidak menilai secara objektif,” ungkapnya.(lil/aro)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here