Anggaran Bina Marga Rp 232 Miliar Ditolak

112

GEDUNG BERLIAN – Rapat kerja antara Dinas Bina Marga Jateng dengan Komisi D DPRD Jateng, Senin (19/5) berlangsung panas. Sejumlah anggota dewan emosi karena dinas yang menjadi salah satu pelaksana tahun infrastruktur di Jateng tersebut mengajukan anggaran mendahului APBD Perubahan dengan jumlah fantastis. Setelah berlangsung alot, Komisi D akhirnya menolak pengajuan anggaran sebesar Rp 232,567 miliar tersebut.
Dalam rapat kerja tersebut, Dinas Bina Marga Jateng mengajukan 56 paket pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan mendahului APBD Jateng Perubahan 2014. Nilainya pun cukup besar. Yaitu mencapai total Rp 232,567 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas peningkatan 30 ruas jalan sepanjang 44,8 kilometer sebesar Rp 182,678 miliar, perawatan 41 kilometer jalan dengan anggaran Rp 46,42 miliar, serta pembuatan 19 jembatan dan gorong-gorong senilai Rp 3,569 miliar.
Anggota Komisi D Hadi Santoso menganggap pengajuan tersebut merupakan sesuatu yang janggal. ”Di APBD 2014 lalu, Dinas Bina Marga baru saja mendapatkan anggaran Rp 900 miliar lebih dan hingga saat ini realisasi pekerjaan baru tercapai 19 persen. Mengapa yang itu tidak dioptimalkan dulu dan malah mengajukan anggaran lagi,” kata politisi PKS tersebut.
Hadi juga melihat kejanggalan terjadi karena pada rapat pertama kebutuhannya hanya Rp 133 miliar, namun kemarin Bina Marga mengajukan jumlah yang lebih besar. Yang lebih mengherankan, lanjutnya, tidak lama lagi pembahasan RAPBD Perubahan 2014 akan dilakukan, namun pemprov terkesan terburu-buru mengajukan anggaran tersebut. ”Mengapa tidak memakai mekanisme perubahan. Lagi pula ada yang bersifat prioritas seperti pembangunan jembatan Kemiri di Kecamatan Kismantoro, Wonogiri malah masuk di perubahan,” papar Hadi yang kemarin sempat emosi di rapat tersebut,
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi D Alwin Basri tersebut, anggota dewan makin jengkel karena sudah dua kali diundang rapat, Kepala Dinas Bina Marga Jateng Bambang Nugroho tidak hadir. Kemarin, Bambang mewakilkan Kepala Bidang Bina Teknik Hanung Triyono untuk ’menghadapi’ dewan. ”Jalan di Jateng banyak yang rusak parah, namun Kepala Dinas Bina Marga Jateng dua kali kami undang tidak hadir. Yang pertama saat darurat infrastruktur pascabencana dan yang kedua ini,” ungkap anggota Komisi D Abdul Aziz.
Aziz menambahkan Komisi D menolak dengan keras usulan anggaran mendahului perubahan tersebut. Sebab usulan dianggap muncul tiba-tiba dan terburu-buru tanpa alasan yang jelas. ”Kalau betul-betul darurat kan ada anggaran bencana yang bisa digunakan,” imbuhnya. (ric/ton/ce1)