PENGAMAT Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno menilai, pengelolaan parkir yang ideal, harus sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2013. Yaitu, tentang jaringan lalu lintas dan angkutan umum.
Dalam salah pasal dijelaskan, antara lain, pengelola parkir harus berbadan hukum; dan tidak boleh dikerjasamakan perorangan.
“Intinya, tidak boleh dikelola oleh kelompok masyarakat atau ormas yang tidak memiliki badan hukum. Sebab, nantinya jika ada kendaraan yang hilang wajib diganti oleh pihak pengelola,” bebernya kepada Radar Semarang.
Dalam pasal tersebut, lanjut Djoko, juga diatur ketentuan penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan. Yaitu, tersedianya lahan parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan. Juga, tersedianya fasilitas parkir. Paling minim, berupa rambu marka, dan media informasi tarif, juga waktu. “Selain itu, harus juga dipastikan prioritas keamanan dan kelancaran lalu lintas.”
Terkait pengelolaan di Kota Semarang, Djoko menilai, masih banyak yang perlu diperbaiki. Sebab, pengelolaan parkir, masih dipegang oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah sebagai kompensasi pemenangan pilkada.
“Jika ingin mengelola parkir yang baik, tirulah cara Kota Solo. Di sana, ada Perda khusus tentang parkir dan dijalankan dengan pengawasan yang rutin. jadi tidak sekedar anget-anget tahi pithik,” sentilnya.
Ia mencontohkan, beberapa jalan provinsi dan nasional di Kota Semarang, masih digunakan untuk lahan parkir. Padahal, hal itu dilarang. “Jika ingin pengelolaannya baik, maka harus ditindak dengan tegas bagi siapa saja yang membandel.”
Disinggung pelaksanaan stikerisasi parkir berlangganan, Djoko mengungkap, hal itu pernah direkomendasikan dua tahun lalu.
Namun, faktanya, tidak berhasil dan berujung kegagalan. “Perlu cara lain yang harus ditempuh oleh pemerintah. Dan, hal itu harus benar-benar dilakukan dengan serius.” (fai/isk)