Pembenahan Serius Transportasi Kota

17

TRANSPORTASI merupakan aktivitas yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar kegiatan perekonomian wilayah. Hal ini tecermin oleh semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi bagi mobilitas orang dan barang. Untuk memfasilitasi kegiatan transportasi perlu didukung jaringan, dan simpul transportasi yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.
Transportasi bersifat unik. Setiap kota yang mengalami perkembangan ekonomi pesat, di mana terjadi kemajuan di semua bidang, sektor transportasi justru akan cenderung 
memburuk. Diperlukan logika yang berkebalikan untuk mengatasi permasalahan transportasi. Sangatlah penting untuk menyediakan ruang-ruang publik yang ramah bagi 
pejalan kaki dan fasilitas bagi un-motorised guna melindungi mereka dari persaingan dengan kendaraan bermotor (Enrique Penalosa, Solo, 2011).
Tidak dapat dimungkiri kebutuhan masyarakat akan transportasi jalan sangat besar untuk mobilitas orang dan barang dengan modal share lebih dari 68,5 persen dan sisanya dibagi oleh moda angkutan lainnya kereta api (17,4 persen), penyeberangan (1,9 persen), laut (2,4 persen) dan udara (9,8 persen). Dominasi transportasi jalan yang salah kelola di perkotaan telah menyebabkan persoalan serius, seperti kemacetan, peningkatan polusi udara, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bertambah, serta angka kecelakaan meningkat.
Pergerakan lokal maupun antarkota untuk tujuan pendidikan (sekolah, kuliah), ekonomi (bekerja, pasar, pusat kegiatan) dan sosial (kesenian, silaturahmi, kumpul keluarga) banyak dilayani oleh moda angkutan jalan. Fleksibilitas layanan moda ini menjadikan primadona pilihan masyarakat guna memfasilitasi kebutuhan pergerakannya. Sementara penggunaan angkutan umum makin menurun sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan kendaraan pribadi terutama sepeda motor.
Transportasi yang mempunyai dasar kualitas bus yang baik harus menjadi tulang punggung angkutan umum di Indonesia. Kebijakan tersebut harus menjadikan bus sebagai moda pilihan utama di perkotaan, baik itu kota besar maupun kota sedang atau kota yang mempunyai permintaan perjalanan yang tinggi.
Investasi peningkatan transportasi bus akan lebih memakan biaya yang efisien jika dibandingkan dengan moda angkutan pribadi. Bus harus menjadi alternatif moda yang menarik bagi para pengguna kendaraan pribadi. Dan bus harus memenuhi standar pelayanan minimal, baik dalam hal kecepatan, keandalan, keamanan dan lain-lain.
Kota akan sangat perlu memiliki badan manajemen angkutan umum yang mengatur standar untuk operasi angkutan umum dan menegakkan standar pelayanan minimal (SPM). Operasional bus perlu diatur pembiayaannya secara layak.
Berdasar data Kementerian Perindustrian pada program pengembangan angkutan umum komersial, produksi kendaraan pikap (termasuk angkutan umum) di tahun 2013 diperkirakan sebesar 175.000 unit. Sementara itu produksi bus diperkirakan mencapai 5.000 unit dan produksi truk 155.000 unit. Berdasar data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), produksi mobil periode Januari-November 2013 sebesar 1,132 juta unit.  

Kondisi Terkini

Kondisi transportasi perkotaan terkini ada kecenderungan lonjakan kepemilikan dan penggunaan kendaraan; terjadi penurunan penggunaan angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; penurunan kualitas pusat kota; pemekaran kota yang pesat menjadikan penyebaran tak terkendali yang berbasis mobil (urban sprawl). Ada sejumlah dampak negatif yang mengakhiri semua itu, seperti polusi udara dan suara yang semakin parah (lebih dari 2 juta orang meninggal per tahun; kemacetan yang semakin parah, kondisi operasi angkutan umum yang memburuk; pejalan kaki dan pesepeda terus terpinggirkan oleh kendaraan pribadi (disarikan dari Paparan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan).
Penyebab kemacetan dapat berasal dari faktor jalan raya, kendaraan, manusia dan selain ketiga faktor itu. Faktor jalan raya berupa keterbatasan infrastruktur jalan di dalam negeri terkendala pembebasan lahan; persimpangan jalan tanpa lampu lalu lintas atau lampu lalu lintas tidak berfungsi (seandainya ada pun masih manual pengoperasiannya); putaran arah (u-turn) tidak dirancang dengan baik menghambat gerak kendaraan di belakangnya. Sementara dari faktor kendaraan, seperti volume kendaraan yang melintas melebihi daya tanmpung jalan yang ada; pertambahan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi perluasan area jalan; tidak dibarengi penambahan armada angkutan umum; kemudahan kredit kendaraan bermotor; serta tingginya pertumbuhan pembelian kendaraan pribadi.
Dari faktor manusia sebagai pemakai jalan dikarenakan adanya peningkatan jumlah kelas menengah (proporsi kelas menengah Indonesia meningkat dari 36 persen pada 2010 menjadi 56,5 persen pada 2013); pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tepi jalan; kendaraan yang parkir di badan jalan; rendahnya kepatuhan atau displin pengendara terhadap rambu dan marka lalu lintas. Di samping itu masih ada faktor lainnya, seperti hujan deras dan banjir terjadi genangan air; ada kecelakaan lalu lintas, ada unjuk rasa atau demonstrasi; kereta lewat di perlintasan sebidang, serta keberadaan pusat perbelanjaan atau pasar yang berada di tepi jalan raya.
Perlunya pemerintah daerah di Indonesia memberi perhatian serius dalam menyediakan transportasi publik. Tersedianya sarana transportasi publik yang memadai akan menjadi solusi problem kemacetan dan mencegah bengkaknya subsidi bahan bakar minyak. Isu penyediaan sarana transportasi publik pun layak ditawarkan para calon kepala daerah saat kampanyenya. Hal ini karena terpenuhinya sarana transportasi umum yang memadai merupakan kebutuhan publik. Beberapa kota sudah menghilang angkutan umumnya, seperti Mamuju (Sulawesi Barat), dan Tanjung Pandan (Belitung).

Komitmen Kepala Daerah

Apabila angkutan umum perkotaan bagus dan pelayanannya membuat penumpang nyaman, maka masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil pribadi, ke angkutan umum masal. Sesungguhnya, masyarakat pun berharap agar angkutan umum seperti BRT, kereta api, serta monorel menjadi lebih dominan guna mengalihkan warga ke transportasi masal. Namun, kesadaran itu tidak melekat pada pemangku kebijakan atau pejabat kepala daerah yang memiliki wewenang mempercantik transportasi umum di wilayahnya.
Merevitalisasi kebijakan perhubungan dan transportasi nasional yang terkait konektivitas wilayah guna mendorong masuknya investasi. Beberapa kebijakan Kementerian Perhubungan perlu direvitalisasi untuk keperluan investasi. Revitalisasi kebijakan tersebut sangat urgen dan perlu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan dan perluasan infrastruktur konektivitas pelabuhan.
Visi kota-kota di Indonesia yang ramah lingkungan dan nyaman bagi warga adalah mewujudkan pusat kota dengan ruang publik yang bebas dari kendaraan bermotor pribadi (mobil dan sepeda motor) untuk menyediakan jalan-jalan dan taman-taman yang layak bagi para pejalan kaki (pedestrian) dan sepeda, serta memperkuat jaringan sistem transportasi umum. (*/aro/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here