WONOSOBO – Sejumlah fraksi DPRD Wonosobo menanggapi laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Wonosobo 2013. Masih banyak rekomendasi yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fraksi yang memberikan masukan keras adalah dari Fraksi PAN.
Dalam rapat pandangan akhir fraksi dipimpin oleh Ketua DPRD Afif Nurhidayat dan didengarkan langsung oleh Bupati Kholiq Arif. Fraksi PAN dalam pandangan akhir fraksi disampaikan oleh Adin Yulia mengatakan, kebijakan umum pemerintah semsetinya berorientasi pada hasil (result oriented government).
Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, pertama-tama harus fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Rendahnya serapan belanja modal tahun 2013 mengakibatkan turunnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo. Tahun 2012 mencapai 5,14 persen. Sementara tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi hanya 4,96 persen. Angka ini jauh di bawah laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional yang mencapai di atas 6 persen,”katanya.
Laju pertumbuhan ekonomi ini, kata Adin, membuat Wonosobo tertinggal dari kabupaten lain, sehingga berdasarkan data BPS tahun 2011 Wonosobo menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Fraksi PAN juga berpendapat, tren naiknya silpa dari tahun ke tahun bukanlah sebuah prestasi. Silpa tahun 2013 yang mencapai lebih dari 297 miliar menunjukkan perencanaan yang buruk.
Adin menyebutkan, beberapa hal yang harus menjadi catatan Pemkab Wonosobo. Di antaranya urusan pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah belum berhasil mencapai target RPJMD 6,87 tahun.  Urusan kesehatan, indikator kinerja seperti angka kematian bayi, cakupan layanan kesehatan, angka harapan hidup, dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan masih jauh di bawah target RPJMD .
Hal serupa disampaikan oleh Saryati, juru bicara Fraksi Golkar. Masalah pendidikan belum ada pemerataan yang sama antara kelompok masyarakat miskin dan kaya. (ali/lis)