Polemik Pasar Sukoharjo

SEMARANG– PT Ampuh Sejahtera (AS) selaku kontraktor pembangunan pasar Ir Soekarno Kota Sukoharjo, Jumat (16/5) kemarin, mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cq BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.
Selain BPK RI sebagai tergugat I, dalam surat perkara no 187/pdt.G/2014/PN.SMG tertanggal 16 Mei 2014 tersebut PT Ampuh Sejahtera juga menggungat Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Udy Bintarta selaku tergugat II, dan Sekda Sukoharjo Agus Santoso tergugat III.
PT Ampuh Sejahtera melalui kuasa hukumnya, Farida Sulistyani saat ditemui Radar Semarang mengungkapkan, gugatan tersebut dilayangkan atas Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK RI yang dinilai menyalahi prosedur dalam tata cara penghitungan dan pemeriksaan. Menurut Farida, pemeriksaan BPK dilakukan tanpa melalui konfirmasi atau klarifikasi dari pihak penggugat.
“Akibat prosedur yang salah, maka menghasilkan rekomendasi yang salah yakni mem-blacklist perusahaan klien kami. Sehingga kami meminta LHP tersebut dinyatakan batal demi hukum,” tegasnya.
Farida membeberkan, pada saat melakukan pemeriksaan, petugas BPK masuk ke lokasi dengan cara memotong gembok yang menjadi hak PT Ampuh Sejahtera. Selain itu, ia juga mempertanyakan PPKom yang melakukan pembiaran ketika BPK masuk melakukan pemeriksaan. “Hal yang sama juga dilakukan oleh Sekda dengan cara menyetujuinya,” katanya.
Dalam materi gugatannya, Farida meminta ketiga tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 100 miliar secara tanggung renteng kepada penggugat. Sedangkan untuk tergugat II diminta membayar kerugian materiil berupa kekurangan pembayaran proyek pembangunan Pasar Ir Soekarno Sukoharjo sebesar Rp 6,21 miliar.
“Adapun tergugat III kami minta dihukum membayar keuntungan yang diharapkan dari pekerjaan pembangunan Pasar Sukoharjo senilai Rp 2 miliar. Serta membayar bunga sebesar 4 persen dari kekurangan pembayaran di tas, terhitung sejak Februari 2013,” bebernya membacakan isi gugatannya.
Menanggapi gugatan tersebut, Kabag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Jateng Supriyono Hadi saat dikonfirmasi mengaku pihaknya baru mengetahui adanya gugatan tersebut dari Radar Semarang. Karena itu, pihaknya mengaku belum mengetahui secara substansi isi dari gugatan yang dilayangkan. “Meski begitu, dari sisi kelembagaan, kami siap menghadapi gugatan tersebut. Bagi kami, hal itu merupakan hak bagi mereka (PT Ampuh). Selaku badan hukum, kami siap dengan data dan fakta berdasarkan profesionalisme,” tandasnya. (fai/aro)