KAI Diminta Tunda Penggusuran

99

UNGARAN- Dialog penyelesaian sengketa tanah antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan warga Ambarawa yang menempati tanah di sekitar stasiun/museum Kereta Api Ambarawa, Jumat (16/5) pagi di DPRD Kabupaten Semarang berjalan alot. KAI tetap bersikukuh akan melaksanakan pembangunan dan reaktivasi jalur kereta api Stasiun Ambarawa-Kedungjati (Kabupaten Grobogan). Sementara warga terkena proyek (WTP) museum dan reaktivasi jalur KA yang tergabung dalam Paguyuban Ngudi Sejahtera menolak untuk pindah jika ganti rugi tidak sesuai harapan.
Dialog tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto dan dihadiri sejumlah anggota DPRD serta perwakilan KAI dan WTP. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Joko Suprapto, juga hadir untuk memberikan penjelasan terkait kepemilikan tanah yang ditempati warga. Sementara itu ratusan warga sembari menunggu selesainya dialog, menggelar beraneka poster berisi tuntutan, sembari meneriakan yel-yel di halaman DPRD Kabupaten Semarang.
Hasil dialog tersebut, Bambang meminta agar KAI menunda rencana penggusuran warga, sebab belum ada kesepakatan dengan warga yang menempati lahan. Selain itu Bambang meminta agar kesepakatan KAI dan Pemprov Jateng terkait pengembangan museum serta reaktivasi jalur KA dari Stasiun Ambarawa hingga Kedungjati ditinjau kembali.
“Karena belum ada kesepakatan dengan warga, maka rencana PT KAI ditunda dulu. MoU antara PT KAI dengan Gubernur Jateng agar ditinjau kembali. Apalagi diketahui sertifikat hak pakai No 7 yang diklaim PT KAI ternyata hanya untuk museum (stasiun KA Ambarawa) saja,” kata Bambang.
Bambang juga meminta, jika memang harus dilakukan penggusuran maka proses ganti rugi harus manusiawi. KAI juga diminta jangan hanya menyalahkan warga saja, sebab selama ini warga juga dibiarkan menempati lahan tersebut. “Kalau secara hukum itu tanah negara dan hak pakai PT KAI dan akan dibongkar untuk digunakan PT KAI. Kami minta biaya bongkar disesuaikan dan harus manusiawi. Seperti halnya pembebasan untuk jalan tol, bangunannya dihitung per meter persegi berapa,” tutur Bambang.
Sementara itu Manajer Aset PT KAI Daop 4 Semarang Eman Sulaiman mengatakan, rencana pembangunan sudah menjadi program yang harus diselesaikan pada 2014. Bahkan sudah ada kesepakatan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Jateng tentang rencana pekerjaan fisik yang akan dimulai 1 Juli 2014 ini. Jadi tidak mungkin ditunda lagi.
“Pembangunan ini sudah diprogramkan dan anggarannya sudah siap. Mudah-mudahan tidak sampai bermasalah, tetapi bisa diterima oleh masyarakat. Soal upaya paksa belum bisa ke arah itu dulu, karena harus ada kesepakatan dengan tim,” kata Eman.
Sementara itu Koordinator Paguyuban Ngudi Sejahtera Sugiyarta mengatakan, dialog dengan DPRD dan sejumlah pejabat terkait membawa angin segar bagi warga. Sebab Kepala BPN Joko mengatakan lahan yang ditempati warga tidak termasuk dalam hak pakai No 7 yang diklaim milik KAI.
“Ternyata dari keterangan Kepala pertanahan, KAI hanya punya hak pakai No 7 seluas 12,6 hektare yang hanya digunakan untuk museum saja. Jadi yang kami tempati ini termasuk di jalur KA, belum masuk dalam hak PT KAI, tetapi tanah milik negara,” tutur Sugiyarta.
Sehingga warga masih berharap tanah yang ditempati tersebut bisa diajukan untuk menjadi hak milik. Bahkan warga siap melakukan perlawanan hukum, jika nanti KAI menggusur paksa. Sebab menurut Sugiyarta, ganti rugi yang sempat ditawarkan KAI dinilai tidak layak. “Kalau memang bisa dimohonkan karena tanah itu lama dilantarkan oleh PT KAI, maka kami masyarakat bisa mengajukan kepada negara untuk menjadi hak milik. Sekalipun nantinya harus beli, kami pun siap,” kata Sugiyarta.(tyo/ton)

Tinggalkan Komentar: