Tak Ada Rumah Murah di Semarang

125

SEMARANG – Kian sempitnya lahan di Kota Semarang berdampak pada harga tanah lahan yang terus melambung. Hal ini juga mengakibatkan pengembang tidak mungkin membangun perumahan rakyat di kota Lunpia ini.
”Saat ini harga tanah di Kota Semarang sudah di atas Rp 500 ribu sampai jutaan rupiah per meternya. Dengan harga segitu, pengembang berat untuk membangun perumahan rakyat,” ujar Wakil Ketua DPD REI Jateng Bidang Promosi, Publikasi, Pameran dan Humas Dibya K. Hidayat di sela pembukaan pameran perumahan REI Expo di Mal Paragon, kemarin (15/5).
Memang, ucapnya, berdasarkan keputusan Kementerian Perumahan Rakyat saat ini harga rumah bersubsidi di Jawa Tengah sudah naik. Yaitu maksimal Rp 118 juta per unit. Kendati demikian, pengembang tetap sulit untuk melakukan pembangunan. ”Ke depan dengan pengembangan kota dan ekonomi, bisa jadi harga tanah kian tidak terjangkau,” ujarnya.
Karena itu, para pengembang rumah rakyat saat ini banyak yang lari ke pinggiran atau ke daerah-daerah yang masih bisa mendapatkan tanah dengan harga murah. Harapannya, harga tanah yang masih terjangkau, bisa untuk menutup harga rumah subsidi.
Namun begitu, kebutuhan tempat tinggal di perkotaan bagi rakyat juga tetap harus dipenuhi. Salah satu wacana yang tengah dibahas Kementerian Perumahan Rakyat yaitu mengalihkan subsidi ke rumah-rumah susun. ”Kementerian Perumahan Rakyat ini sedang menggodok wacana untuk mencabut subsidi perumahan landed house dan dialihkan ke vertical house atau rumah susun. Ini khusus untuk di kawasan-kawasan perkotaan atau pusat bisnis,” jelasnya.
Wakil Ketua REI Jateng Bidang Rumah Sederhana Andi Kurniawan menambahkan, sebagian pengembang perumahan sederhana atau perumahan rakyat saat ini sudah mulai beralih ke perumahan menengah. ”Anggota kita 80 persen adalah pengembangan perumahan rakyat, tetapi 80 persen itu pula saat ini kondisinya kembang kempis,” ungkapnya.
Dia mengakui, harga tanah menjadi faktor utama pembangunan perumahan rakyat. Jika harga tanah melambung praktis tidak akan memungkinkan dibangun perumahan rakyat. ”Yang masih bertahan adalah mereka yang ada di daerah, itu pun sekarang kondisinya sudah sulit untuk bisa mendapatkan tanah dengan harga yang sesuai,” imbuhnya. (dna/smu/ce1)